Seleksi Pimpinan KPK

Firli Siap Jalankan Program Solutif, Inovatif, Berantas Korupsi

Firli terpilih sebagai ketua, setelah sebelumnya masuk sebagai komisioner KPK melalui voting.

Firli Siap Jalankan Program Solutif, Inovatif, Berantas Korupsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 11-12 September 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri, terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Jumat dini hari, (13/9/2019).

Firli terpilih sebagai ketua, setelah sebelumnya masuk sebagai komisioner KPK melalui voting.

56 anggota Komisi III memilih Firli sebagai komisioner KPK.

Dalam pemaparannya di uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III, Firli memaparkan 13 program, dan 4 program diantaranya berkelanjutan, yakni pembangunan sumber daya manusia di KPK, pembangunan sistem mitigasi, penguatan pemulihan aset negara, dan peningkatan kerjasama antar lembaga.

Selain itu menurut Firli, yang krusial diperlukan lembaga antirasuah ini adalah penguatan solidaritas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK, Peningkatan koordinasi dan supevisi dengan isntasi berwenang, Pemenuhan SDM, peralatan dan teknologi, Pembentukan perwakilan KPK di seluruh provinsi dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca: Komisi III Kompak Pilih Firli Sebagai Ketua KPK Karena Dizalimi

“Penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkannya ke dalam penjara. Tapi yang penting bagaimana bisa mengurangi kerugian negara, kerugian perekonomian negara,” katanya.

Selain itu, Firli juga memaparkan beberapa penyebab korupsi, di antaranya karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem yang kini banyak terjadi di beberapa daerah.

Untuk mencegah korupsi karena kebutuhan ini, Firli berpendapat, regulasi soal penyetaraan gaji kepala daerah di seluruh Indonesia harus segera dilakukan.

Regulasi itu tentunya sesuai standar maksimal keutuhan di daerah tersebut. Dalam program Mitigasi, Firli mengatakan akan memonitor dan mengawal berbagai proyek proyek pemerintah. Salah satunya adalah mengawal pemindahan ibukota ke Kalimantan.

“Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja. Saya akan berbicara dengan Kementerian PUPR dan Kementrian Agraria dan tata ruang,” pungkas Firli.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved