Polemik KPK

DPR: Publik Menginginkan Komisioner KPK Tegar sampai Titik Darah Terakhir

Lebih lanjut Zulfan juga terus meyakinkan pada kPK bahwa RUU KPK tidak bakal membuat lembaga antirasuah itu suram bahkan mati suri.

DPR: Publik Menginginkan Komisioner KPK Tegar sampai Titik Darah Terakhir
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Zulfan Lindan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Zulfan Lindan menyayangkan sikap komisioner KPK, Saut Situmorang yang memilih mengundurkan diri pasca terpilihnya lima pimpinan baru KPK serta ditengah polemik RUU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kami DPR menyayangkan komisioner KPK ada yang mundur. Karena kita semua menginginkan KPK tetap solid melakukan tugas mereka hingga Desember. Kalau tidak solid, bagaimana mau memberikan masukan? ," ujar Zulfan dalam sebuah diskusi bertema KPK : Pimpinan Baru dan Revisi Undang-Undangnya, Sabtu (14/9/2019) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

"Ibaratnya ini kan mau perang, anda sudah meletakkan senjata. Ini kan bahaya karena banyak orang mengharapkan komisioner tetap tegas sampai titik darah terakhir menghadapi persoalan ini," imbuhnya lagi.

Baca: Sikap Saut Situmorang Mundur Dari KPK Dinilai Akrobat Politik

Lebih lanjut Zulfan juga terus meyakinkan pada KPK bahwa RUU KPK tidak bakal membuat lembaga antirasuah itu suram bahkan mati suri.

Termasuk dengan adanya pembentukan Dewan Pengawas di internal KPK, diungkap Zulfan, mereka yang duduk di posisi dewan pengawas pasti bukan orang yang asal-asalan.

"Saya rasa tidak mungkinlah ada kesuraman di KPK dengan revisi ini. Dewan pengawas juga bukan orang yang asal-asalan. Masa mantan birokrasi yang latar belakangnya korupsi jadi dewan pengawas? Kan tidak, akan dicari yang betul-betul ahli hukum, ahli ekonomi‎," tambah dia.

Seperti diketahui dalam konferensi persnya, Jumat (13/9/2019) malam, pimpinan KPK sepakat menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK pada Presiden Jokowi.

Baca: Habibie Donorkan Korneanya? Ini Alasan Thareq Habibie Kenakan Penutup Mata

Keputusan ini merupakan kesepakatan dari tiga pimpinan KPK yakni Ketua Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang serta Laode M Syarif.

Dalam pernyataannya, Agus mengaku prihatin dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini yang sangat mencemaskan. Terlebih Agus merasa lembaganya dikepung dari berbagai sisi.

Agus melanjutkan pimpinan KPK juga merasa revisi UU KPK dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan rumornya dalam waktu dekat akan diketok.

"Dengan berat hati, Jumat 13 September kami menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK ke bapak Presiden. Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember. Kami menunggu perintah itu, mudah-mudahan kami diajak bicara presiden," ujar Agus di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved