Breaking News:

Pemerintah Kabulkan Pemerintah Hong Kong, Ekstradisi Mathias Hubert Marie Echene

Echene adalah tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan properti yang diketahui atau dipercaya merupakan hasil dari tindak pidana

ISTIMEWA
Direktur OPHI Ditjen AHU, Tudiono saat pelaksanaan ekstradisi atas nama Echene kepada Pemerintah Hong Kong bertempat di Kejaksaan Tinggi Bali Kamis (12/9/2019) lalu pukul 13.00 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Presiden melalui Keppres No. 20 Tahun 2019 mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Hong Kong untuk seorang Warga Negara Perancis, Mathias Hubert Marie Echene (Echene).

Echene adalah tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan properti yang diketahui atau dipercaya merupakan hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hong Kong. khususnya mengenai Kejahatan Serius dan Terorganisasi (Organized and Serious Crimes Ordinance).

Baca: Makin Mesra dengan Ahok, Lihat Tampilan Puput Nastiti dengan Perut Buncitnya

Permintaan ekstradisi tersebut diajukan berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah HK untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri.

Baca: Teddy Tjahjono Buka Suara soal Fabiano Beltrame dan Kabar Merapatnya Irfan Bachdim ke Persib Bandung

Direktur OPHI Ditjen AHU, Tudiono dalam pernyataannya, Senin (16/9/2019) menjelaskan pelaksanaan ekstradisi atas nama Echene kepada Pemerintah Hong Kong bertempat di Kejaksaan Tinggi Bali Kamis (12/9/2019) lalu pukul 13.00 WITA.

Baca: Firli Bahuri Cs Diragukan untuk Pimpin KPK, Mahfud MD: Jangan Underestimate, Ingat Agus Rahardjo Dkk

Bertindak selaku wakil Pemerintah RI adalah Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Tudiono yang disaksikan kementerian/lembaga terkait penanganan ekstradisi maupun perwakilan dari Pemerintah Hong Kong.

Dijelaskan, penyerahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan kejahatan lintas negara melalui kerjasama internasional di bidang ekstradisi, termasuk dengan Pemerintah Hong Kong.

Baca: Nasdem Siapkan Rekomendasi Modernisasi Pertanian dan Maritim

Kelancaran dalam penanganan permintaan ekstradisi ini merupakan hasil kerja sama antar kementerian/lembaga terkait. Yaitu Kementerian Luar Negeri RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Sekretariat Negara RI yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI," Tudiono menjelaskan.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved