KPK Sudah Berkoordinasi dengan Kemenpan RB Bahas Status Kepegawaian

Hal tersebut dilakukan mengingat dalam UU KPK versi revisi, status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)

KPK Sudah Berkoordinasi dengan Kemenpan RB Bahas Status Kepegawaian
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat jumpa pers penetapan tersangka baru terkait kasus suap dana hibah KONI, di Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum sebagai tersangka baru menyusul lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Ia pun tidak ingin terburu-buru menjelaskan langkah apa yang diambil selanjutnya jika analisis selesai dilakukan.

Sebab, menurut Febri, tim transisi baru saja bekerja dalam satu hari.

"Kami tidak, belum membicarakan sama sekali terkait dengan uji materil. Yang kami fokuskan adalah analisis terkait bagian-bagian pasal; semua bagian, kata, kalimat, ayat, bab, itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas termasuk soal SDM," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Tunduk di bawah UU ASN

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Pengesahan dilakukan dalam sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (11/9/2019).

Baca: Maman Suherman: Rakyat yang Akan Langsung Awasi Dewan Pengawas KPK

Salah satu poin perubahan revisi selain status kedudukan KPK yang kini bagian dari eksekutif, bukan lembaga Independen, adalah status para pegawai KPK.

Para pegawai lembaga anti rasuah tersebut kini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketentuan tersebut, termuat dalam pasal 1 ayat 6 UU KPK yang baru saja direvisi.

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara," bunyi pasal tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyerahkan dokumen hasil pengesahan disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil ketua DPR Fadlizon Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. Tribunnews/Jeprima
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyerahkan dokumen hasil pengesahan disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil ketua DPR Fadlizon Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)
Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved