Kabut Asap

TNI AU Datangkan Pesawat Bantuan untuk Atasi Karhutla

seluruh kementerian dan lembaga terkait pun langsung menjalankan tugas masing-masing dalam bersinergi menangani bencana tahunan ini

TNI AU Datangkan Pesawat Bantuan untuk Atasi Karhutla
Dok.BPPT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendengarkan informasi Kepala BPPT terkait Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, RIAU - Tingginya level kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, semakin mendorong pemerintah meningkatkan upaya penanganan dalam memadamkan, serta melakukan pencegahan agar bencana ini tidak meluas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menggelar Rapat Terbatas (Ratas) tentang Karhutla, secara langsung di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam yang dihadir para menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Pasca ratas tersebut, seluruh kementerian dan lembaga terkait pun langsung menjalankan tugas masing-masing dalam bersinergi menangani bencana tahunan ini.

Seperti yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang terus mengoptimalkan pengoperasian Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di kawasan tersebut.

Kepala BPPT Hammam Riza memantau secara langsung pengoperasian tersebut di Posko Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Karhutla Riau di Landasan Udara (Lanud) Rusmin Noerjadin Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019).

Ia mengatakan, lembaganya akan fokus mengupayakan tindakan penanganan sekaligus pencegahan agar karhutla Riau tidak meluas, sesuai instruksi Presiden Jokowi saat memimpin Ratas.

Upaya pemadaman titik panas (hotspot) itu dilakukan melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT.

Perlu diketahui, BPPT telah melakukan operasi TMC di Riau sejak Juli lalu, namun upaya tersebut dinilai belum optimal lantaran terkendala jumlah pesawat yang digunakan untuk upaya memadamkan titik panas.

Awalnya, selama mengoperasikan teknologi satu ini untuk mengatasi karhutla, lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tersebut hanya mengandalkan satu unit pesawat saja.

Padahal luas wilayah target operasi membutuhkan lebih banyak unit pesawat operasional.

Halaman
12
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved