Polemik KPK

Pengamat Pertanyakan Jaminan Presiden Tak Titipkan Orang di Dewan Pengawas KPK

Walaupun Revisi UU KPK telah disahkan DPR melalui rapat paripurna, terkait pembentukan dewan pengawas di internal KPK masih menuai pro dan kontra.

Pengamat Pertanyakan Jaminan Presiden Tak Titipkan Orang di Dewan Pengawas KPK
Tribunnews/JEPRIMA
Suasana ruang Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walaupun Revisi UU KPK telah disahkan DPR melalui rapat paripurna, terkait pembentukan dewan pengawas di internal KPK masih menuai pro dan kontra.

Terlebih dalam periode ini posisi lima orang dewan pengawas akan dipilih langsung oleh Presiden Jokowi serta dikonsultasikan ke DPR.

‎Pakar hukum Supardji Ahmad menyebut dewan pengawas tahap pertama ini agak kebablasan karena dipilih langsung oleh presiden dengan usia minimal 55 tahun.

"Dewan pengawas over kewenangan dimiliki, kuncinya ada di presiden," ucap Supardji, Kamis (19/9/2019).

Baca: Selasa Terkelam Nenek Viral yang Gendong Jenazah Cucu di Cilincing, Merasa Ditolong 3 Malaikat

Baca: Imam Nahrawi Resmi Mundur dari Menpora

Baca: Ramalan Zodiak Besok Jumat 20 September: Aries Sibuk Hitung Kekayaan, Cancer Jangan Paksa Orang Lain

Lebih lanjut Direktur Pusaka Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan ‎penyadapan harus benar-benar terjaga dan tersembunyi, 1x24 jam mendapat izin dari dewan pengawas.

Sementara itu, kewenangan luar biasa ada di tangan presiden yang menunjuk langsung orang-orang yang dirasa mumpuni jadi dewan pengawas.

"‎Apa-apaan ini, ada wewenang luar biasa presiden tunjuk orangnya. Kalau presiden bermasalah apa mungkin ini (Dewan Pengawas) independen?," tutur Feri Amsari.

"Bagaimana jamin presiden tidak menitipkan orang-orangnya? Ternyata presiden ada megaproyek pemindahan ibukota. Seluruh proyek ini ada potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, siapa yang akan mengawasi‎ pengawas? Ini perdebatan klasik. Dewan pengawas bagian dari pro justicia atau tidak," tegasnya.

‎Terpisah Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainudin Amali menargetkan hasil kerja Pansus rampung sebelum pelantikan anggota DPR baru pada 1 Oktober 2019.

Menurut Amali, ‎pembahasan kajian pemindahan ibu kota dari pemerintah tidak akan lama seperti pembahasan rancangan atau revisi undang-undang. Karena dalam pembahasan ibu kota, tidak ada tarik-tarikan kepentingan yang kuat.

Saat ini, masih menurut Amali, Pansus akan terlebih dulu menyusun agenda kerja. Kemudian menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved