Revisi KUHP dan KUHAP

Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda dan Tidak Dilakukan oleh DPR Periode Ini

Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP.

Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda dan Tidak Dilakukan oleh DPR RI Periode Ini

TRIBUNNEWS.COM - Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar pengesahan RKUHP tidak dilakukan oleh DPR periode ini.

Permintaan tersebut diutarakan lewat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat siang (20/9/2019).

Keputusan tersebut diambil setelah Jokowi menerima banyak masukan dari berbagai kalangan.

Jokowi berharap DPR memiliki sikap yang sama, sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya.

Baca: DPR RI Tidak Bisa Paksakan Pengesahan RKUHP

Baca: Soal RUU Permasyarakatan, Jokowi: Saya Masih Fokus Pada RKUHP

Di samping itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk kembali mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada.

Sebelumnya, seperti yang dilansir Kompas.com, DPR bersama pemerintah sepakat untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk segera disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Kesepakatan diambil dalam Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I RKUHP yang dilakukan Komisi III DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sepuluh fraksi telah menyampaikan pandangan terkait substansi pasal.

Halaman
123
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: sri juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved