Polemik KPK

Inilah 13 Kewenangan Penindakan KPK yang Dipangkas

DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK, meski di tengah kontroversi anggapan langkah tersebut merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

Inilah 13 Kewenangan Penindakan KPK yang Dipangkas
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK, meski di tengah kontroversi anggapan langkah tersebut merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

Penggiat antikorupsi Emerson Yuntho, misalnya, menilai revisi tersebut justru menghilangkan sejumlah kewenangan penindakan KPK. Baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.

"Ketentuan yang dianggap melemahkan KPK antara lain Pembentukan Dewan Pengawas (pasal 37 Revisi UU KPK), kewenangan penghentian penyidikan (Pasal 40 Revisi UU KPK), Izin Penyadapan, Penyitaan dan Penggeledahan (Pasal 37 Revisi UU KPK), KPK masuk rumpun eksekutif (Pasal 1 Ayat 3 Revisi UU KPK), Pegawai KPK bersatus Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 ayat 6 Revisi UU KPK)," ujar Emerson dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, sambungnya, Revisi UU KPK juga memberikan dampak lain berupa korupsi kini dianggap sebagai perkara biasa, bukan extraordinary crime, kewenangan pimpinan KPK dibatasi, kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan dan perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba berhenti.

Baca: Live Streaming MolaTV West Ham vs MU di Liga Inggris 2019, Pukul 20.00 WIB

Baca: Berlangsung, Link Live Streaming Timnas U-16 Indonesia Vs China di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020

Baca: PDI Perjuangan Diduga Main Dua Kaki di Balik Spanduk Gibran Sebagai Calon Wali Kota Solo

Baca: 14 Artis Jadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Mulan Jameela Satu di Antaranya

KEWENANGAN KPK YANG HILANG PASCA REVISI UU KPK

A. Kewenangan KPK yang hilang dalam melaksanakan tugas penyelidikan

1. melakukan merekam pembicaraan;

2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

3. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

4. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Halaman
123
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved