Revisi UU KPK

Jokowi Disarankan Pakai Pendekatan Dialog Sikapi Penolakan UU KPK Hasil Revisi

Tayang: Rabu, 25 September 2019 14:24 WIB

Penulis: Srihandriatmo Malau

Editor: Imanuel Nicolas Manafe

Jokowi Disarankan Pakai Pendekatan Dialog Sikapi Penolakan UU KPK Hasil Revisi

Tribunnews/JEPRIMA

Ribuan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Pada demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP berakhir rusuh. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan kembali memakai pendekatan dialog untuk meredam gelombang unjuk rasa menentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Pendekatan dialog, menurut Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUSAKA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Pujiyono, akan lebih efektif dan sudah terbukti selama ini sukses dilakukan Jokowi.

Baca: Yasonna Laoly tak Mau Rombak Ulang RKUHP: Sampai Lebaran Kuda Enggak akan Jadi Ini Barang

"Sebaiknya presiden kembali pada pendekatan dialog, seperti yang selama ini dia lakukan. Jangan seakan setelah terpilih kembali tidak butuh legitimasi masyarakat," ujar Pujiyono kepada Tribunnews.com, Rabu (25/9/2019).

Dia menilai, Jokowi blunder saat mengirimkan surat presiden (surpres) terkait revisi UU KPK ke DPR RI.

Karenanya kini, kata dia, semua tuntutan tertuju kepada Presiden.

Semua kesalahan ditimpakan kepada presiden dari tuntutan cabut UU KPK hingga merembet kepada RKUHP dan RUU lainnya.

Hal ini tidak boleh dianggap enteng. Jika tidak dilakukan penanganan secara baik, maka semua komponen bisa menggunakan momen ini untuk memperkeruh situasi.

"Apalagi bersamaan terjadi pergolakan di Papua, demo mahasiswa dan kondisi ketimpangan. Karena itu harus segera dikanalisasi, diberikan jalan keluar," jelasnya.

Baca: Viral Anak STM Ikut Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak UU KPK & RKUHP, Tagar Anak STM Trending di Twitter

Dia mengingatkan agar Jokowi tidak menggunakan penanganan yang mengedepankan tindakan represif terutama kepada mahasiswa.

"Sebaiknya presiden kembali pada pendekatan dialog, seperti yang selama ini dia lakukan," katanya.

Jokowi Tolak Cabut UU KPK

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo melayat almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie di rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019). BJ Habibie meninggal dunia pada Rabu (11/9/2019) pukul 18.05 WIB setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Baca: Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Ricuh, Komnas HAM Panggil Irwasum Polri

Presiden Jokowi memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi.

Penolakan revisi UU KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada hari ini, Senin (23/9/2019).

"Enggak ada (penerbitan perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2