Demo Tolak RUU KUHP dan KPK
Sekjen PAN Sebut Polisi Terlalu Agresif Tangani Unjuk Rasa Mahasiswa
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menilai polisi terlalu agresif dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menilai polisi terlalu agresif dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah.
Akibat tidakan yang terlalu represif, dua mahasiswa Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, meninggal dunia, Kamis (26/9/2019).
"Apa yang sudah terjadi kemarin adalah penegakkan yang terlalu agresif, yang menyebabkan kematian. Itu yang perlu dicegah, jatuhnya korban jiwa, kita hindari," ujar Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Minggu (29/9/2019).
Baca: Tak Terima Ditegur Karena Main Game, Sopir Ekspedisi Bacok Pamannya Dengan Pedang Hingga Tewas
Baca: Aksi Pungut Sampah Plastik di Pantai, Cara Rodalink Selamatkan Ekosistem Laut
Menurut Eddy dalam mengawal aksi unjuk rasa sebaiknya Polisi menggunakan cara-cara persuasif dengan mengedepankan komunikasi.
Bila memang perlu penindakkan, menurutnya, tidak perlu dilakukan secara agresif.
"Sebaiknya, kedepankan aspek komunikasi," katanya.
Pemerintah menurut Eddy harus melakukan evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa yang dilakukan kepolisian.
Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan kepada publik.
Baca: Hasil Liga 1: PSIS Semarang vs Badak Lampung, Pertandingan Berakhir Imbang 0-0
"Prssiden akan lalukan pengkajian terhadap proses yang terjadi di lapangan terutama di Kendari, itu sudah baik tapi hasil evaluasinya disampaikan ke publik. Publik punya hak untuk mengetahui itu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat Erma Ranik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkopolhukam, Wiranto.
Alasannya, Wiranto gagal mengantisipasi aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir ini sehingga kemudian menewaskan 2 orang mahasiswa di Sulawesi Tenggara.
"Selaku anggota komisi hukum DPR RI, meminta kepada presiden Joko widodo untuk Mencopot Menkopolhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," katanya, Jumat, (27/9/2019).
Baca: Empat Fakta Film G30S/PKI: Film Termahal, Tayang Perdana hingga Perdebatan Kebenaran Cerita
Erma Ranik tidak meminta Presiden mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Ia justru meminta Kapolri mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap mahasiswa.
