Bambang Soesatyo: Kami Siap Temui Mahasiswa Mumpung Saya Masih Ketua DPR

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dan pelajar kembali menggelar unjuk rasa di sekitar Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (30/9/2019).

Hari ini menjadi hari terakhir bagi anggota DPR RI periode 2014-2019 berkantor di Senayan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku siapa berdialog dengan para mahasiswa terkait tuntutan yang ingin disampaikan.

"Ya kami siap 24 jam jika adik-adik mahasiswa ingin bertemu, mumpung saya masih ketua DPR sampai puku 00.00 ini. Saya persilahkan dengan cara apapun saya siap menerima," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca: Situasi Demo sebelum Gas Air Mata Ditembakkan, Polisi: Kami Bertahan Tidak Membalas, Tolong

Bamsoet mengaku siap untuk menemui pengunjuk rasa.

Hanya saja ia menyarankan agar dialog digelar di dalam kompleks Parlemen.

"Supaya apa yang dibicarakan bisa saling mendengar. Takutnya engga saling dengar malah saling salah memahami, jadi sebaiknya kita membuka ruang untuk berdialog apa yang diharapkan, untuk penundaan (pengesahan RUU) sudah, sekarang apa lagi?" katanya.

Baca: Ditembaki Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Balas dengan Lemparan Batu Jelang Maghrib

Menutrut Bamsoet untuk meredam aksi unjuk rasa perlu keterlibatan semua pihak.

DPR menurutnya, meredam unjukrasa dengan menjelaskan hasil kinerja DPR selama lima tahun terakhir.

"Ya kita semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjelaskan kepada publik hasil-hasil kerja kita, DPR, dalam rangka memberikan (fungsi) Legislasi, Pengawasan dan anggaran kepada pemerintah," katanya.

Respons Fahri Hamzah

DPR RI mengklaim telah merampungkan 91 Rancangan Undang-undang selama periode 2014-2019.

Jumlah tersebut disebut sangat kecil apabila dibandingkan jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional) dan Prolegnas kumulatif.

Untuk diketahui terdapat 189 RUU yang masuk prolegnas dan 33 RUU yang masuk Prolegnas kumulatif selama periode ini.

Wakil Ketu DPR RI Fahri Hamzah mengatakan minimnya jumlah RUU yang dirampungkan tidak bisa hanya dipertanggungjawabkan oleh DPR, melainkan juga pemerintah.

Baca: 6 Fakta Cinta Segitiga Ratmiati, Hubungan Badan Berujung Maut hingga Temuan 9 Luka Pukulan Batu

Baca: Magrib, Pelajar yang Demo di Kawasan Palmerah Dipukul Mundur

Alasannya RUU dibahas DPR dan pemerintah.

"Saya bilang RUU itu di Indonesia punya dua masalah. Satu karena pembahasan sama pemerintah dan sering menjadi bagian dari masalah," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut Fahri Hamzah kadang sumber terhambatnya pengesahan RUU datang dari pemerintah, bukan dari DPR.

Satu contohnya yakni RKUHP yang menurut Fahri pemerintah kurang mensosialisasikannya.

"Misalnya kalau kita bilang KUHP, karena pemerintah sosialisasinya tak masif. sebenarnya engga bisa disalahkan pemerintah juga, masa 15 tahun kita engga paham juga bahwa ini sudah disosialisasikan, tapi RUU di Indonesia ini punya masalah, karena dibahas bersama pemerintah, kalau itu jadi kinerja DPR saja tentu kita salahkan DPR tapi ini kan karya bersama," katanya.

Lagian menurut Fahri menghitung kinerja DPR tidak hanya bisa dilakukan melalui jumlah RUU yang dihasilkan.

Undang-undang merupakan produk politik yang penuh dinamika dalam pembahasannya.

"Jadi engga bisa kemudian kinerjanya dihitung dengan begituan. Makanya tolong teman teman ke depan kalau kita mau demokrasi lebih baik bukan dengan kita menilai DPR dengan cara seperti itu," katanya.

Diwarnai interupsi

Rapat paripurna terakhir DPR periode 2014-2019 diwarnai sejumlah interupsi terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena.

Anggota DPR F-PKS dari dapil Sumatera Barat, Refrizal, menyoroti jatuhnya korban antar suku di Wamena.

"Menurut info yang saya dapat, itu ada ratusan yang meninggal di sana. Tolong diinvestigasi masyarakat Minang yang meninggal, masyarakat Bugis yang meninggal, masyarakat Jawa yang meninggal. Ini jangan sampai terjadi konflik antarsuku, ini adalah negara kita, harus dirawat," kata Refrizal di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Refrizal menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah tidak tanggap atas kerusuhan tersebut.

Baca: Digeser dari Wakil Ketua DPR, Fadli Ibaratkan Strategi Sepakbola

Ia berharap kerusuhan di Papua tidak terjadi lagi dan meminta pemerintah serta TNI/Polri hadir dan menyikapi masalah di Papua.

"Melalui forum ini saya sangat mengutuk, saya minta melalui pimpinan DPR, Presiden, Kapolri, TNI harus hadir. Jangan hanya menyikapi pelantikan presiden, tapi ini harus disikapi. Ini akan membahayakan kerukunan kita berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Senada dengan Refrizal, anggota DPR faksi Partai Demokrat Didi Irawadi juga menilai ketidakhadiran negara dalam mengatasi permasalahan Papua.

Ia meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk turun menangani dan mencegah potensi konflik berkepanjangan di Bumi Cendrawasih.

"Saya meminta negara khususnya Kapolri dan panglima TNI segera turun tangan, yang saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif, dan negara harus hadir," tuturnya.

Berbeda dengan Refrizal dan Didi, anggota DPR F-PDIP dapil Papua Jimmy Denianus Ijie justru mencurigai adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan agar Presiden Jokowi berhasil menyelesaikan masalah di Papua.

Jimmy mengatakan Jokowi telah membuka ruang dialog di Bumi Cenderawasih.

"Dialog sudah dimulai perlahan-lahan, memang belum sempurna. Itu bukti bahwa kami rakyat Papua mencintai Jokowi... 92 persen kami memilih Jokowi. Jangan diganggu, beliau sedang berusaha untuk memperbaiki Papua melalui kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh orang Papua yang tidak pernah kami rasakan sekian puluh tahun lalu," kata Jimmy.