Partai Golkar Klaim Enam Parpol Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Dia berpendapat, karena kursi ketua DPR RI sudah dikuasai PDIP, sebaiknya posisi Ketua MPR diserahkan kepada Partai Gerindra demi melahirkan keseimbangan dalam demokrasi bangsa.

Perebutan kursi Ketua MPR sendiri kini mulai mengerucut kepada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pucuk pimpinan MPR RI yang diperoleh Partai Gerindra diharapkan dapat memunculkan keseimbangan antara faksi pemerintah dengan oposisi.

Merujuk pada tampuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang kini dijabat oleh La Nyalla Mattalitti serta posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang dipegang oleh Puan Maharani, Komplek Parlemen Senayan dikuasai oleh partai koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mantan Ketua DPR RI periode 2018-2019 yang juga politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo didapuk sebagai calon Ketua MPR RI dari partai koalisi.

Jika ini terjadi, seluruh lembaga legislatif tersebut akan dikuasai oleh partai pendukung pemerintah yang seharusnya mengkritisi.

"Kalau Ketua DPD-nya adala La Nyalla, Ketua DPR itu Puan Maharani, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," kata Pangi pada Rabu (2/10/2019).

Pangi menambahkan sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Dirinya menilai antara DPD dengan DPR saat ini suaranya diprediksi serupa, yakni minim kritik kebijakan terhadap pemerintah.

Padahal, fungsi legislatif utama sebagai pengawas pemerintah. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan bahwasanya demokrasi yang baik membutuhkan kubu penyeimbang yang menyuarakan aspirasi oposisi.

"Sebaiknya Ketua MPR diberikan ke Gerindra, Gerindra lebih pantas, kalau dikuasai faksi pemerintah akan menjadi buruk, karena perlemen itu harus berbicara dan berkata-kata. Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," jelas Pangi.

Pangi menegaskan, jika Partai Gerindra selaku oposisi mendapat jatah Ketua MPR RI, suara oposisi harus disampaikan. Sehingga, kesan 'tukang stempel' pemerintah pada lembaga legislatif tidak menjadi nyata.

"Gerindra sebetulnya secara de jure menyatakan oposisi, meski dari permainan belakangan ini belum ada peran oposisi, buktinya semua Undang-Undang disahkan. Jadi, jangan tukang stempel pemerintah," ujar Pangi.