Pengamat: KPU Sudah Benar Melarang Orang yang Punya Catatan Melanggar Kesusilaan Maju Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma mengatakan memang sudah seharusnya seorang pemimpin menjadi panutan masyarakat.

Hal tersebut menyikapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pezina, pemabuk, hingga pejudi maju dalam Pilkada 2020.

"Ketentuan ini penting agar setiap daerah, apakah itu provinsi, kabupaten atau kota mendapatkan pemimpin yang tidak bercela sehingga menjadi panutan masyarakatnya. Bagaimana mungkin orang yang tercela bisa menasihati warganya kalau ia sendiri tidak bersih," ujar I Made Leo Wiratma kepada Tribunnews.com, Kamis (3/10/2019).

Baca: 15 Wakil Indonesia Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters 2019, Berikut Hasil Lengkapnya

Menurutnya, PKPU yang memuat larangan pejudi, pemabuk, hingga pezina maju dalam Pilkada 2020 sejalan dengan Undang-undang Pilkada.

Kententuan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal ini berbunyi; tudak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Baca: Pelajar SMP dan SMA BPK Penabur Berhasil Taklukan Puncak Kilimanjaro

"Yang dilakukan KPU sudah benar yakni melarang seseorang yang punya catatan melanggar kesusilaan mencalonkan diri sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota," jelasnya.

Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) huruf i ini menegaskan, yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela," antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Atas dasar tersebut, tidak ada masalah dengan Rancangan Peraturan KPU tersebut.