Pakar Hukum Sarankan Jokowi Tunggu Hasil Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi

Suparji Ahmad, menyarankan Presiden Joko Widodo menunggu hasil uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Hukum Sarankan Jokowi Tunggu Hasil Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi
Tribunnews/JEPRIMA
Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman (tengah) membacakan putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dalam sidang di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Sebanyak 67 perkara dari total 202 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dibacakan putusan akhirnya pada hari pertama sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyarankan Presiden Joko Widodo menunggu hasil uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, hakim konstitusi di MK akan menentukan apakah Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi sesuai atau bertentangan dengan konstitusi.

Dia menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bukan satu-satunya pilihan yang dapat ditempuh oleh presiden terhadap berlakunya UU KPK tersebut.

"Perppu bukan pilihan utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan," ujarnya saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

Jika mengacu konstitusi, kata dia, syarat diterbitkan Perppu adalah adanya "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Dia menilai penerbitan Perppu tidak mempermudah konstruksi kegentingan memaksa negara.

Dia menambahkan, apabila Perppu didesak agar dikeluarkan sekarang ini, maka konstruksi darurat akan menjadi dipermudah. Sehingga, dia mengkhawatirkan akan menjadi tradisi ketatanegaraan yang mengabaikan kepastian hukum.

"Mempertimbangkan hal itu sebaiknya tidak dikeluarkan Perppu," kata dia.

Baca: Perppu KPK Disusun Usai Pelantikan Jokowi, Ini Kata Tjahjo Kumolo

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima berkas permohonan uji materi atau judicial review terhadap berlakunya hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan melalui paripurna di DPR RI.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Juru Bicara MK, Fajar Laksono, MK sudah menerima satu permohonan uji materi undang-undang itu yang diajukan pada Rabu (18/9/2019).

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved