KPK Menduga Mantan Anggota DPRD Bengkalis Kecipratan Uang Suap Proyek Jalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada uang suap proyek Multi Years pembangunan jalan Duri-Sei Pakning yang mengalir ke mantan anggota DPRD Bengkalis.

Hal tersenut terungkap dari materi pemeriksaan tiga mantan anggota DPRD Bengkalis, Rabu (9/10/2019).

Tiga mantan anggota DPRD Bengkalis yang diperiksa masing-masing atas nama Musliadi dari Fraksi PKB, Indra Gunawan Eet dari Fraksi Golkar, dan Iskandar Budiman dari Fraksi Golkar.

Penyidik mendalami aliran uang suap ke tiga mantan anggota DPRD Bengkalis tersebut.

Baca: KPK Telisik Kongkalikong 14 Proyek Fiktif PT Waskita Karya

‎"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait penerimaan uang untuk pengesahan anggaran proyek jalan di Bengkalis," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

‎Sebelumnya, KPK memanggil lima mantan anggota DPRD Bengkalis sebagai saksi untuk tersangka Amril Mukminin pada hari ini.

Namun, dua mantan legislator mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Keduanya yakni, Muhammad Tarmizi dari Fraksi PPP dan Almi Husni dari Fraksi PKB.

"Dua saksi untuk tersangka AMU (Amril Mukminin) belum diperoleh informasi‎ terkait ketidakhadirannya," kata Febri.

Baca: Tersangka Pembunuh Wanita di Pasar Baru Sekadau Ternyata Oknum Kepala Sekolah

KPK sendiri telah menetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Multi Years pembangunan jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis.

Amril diduga sebagai pihak penerima suap dan gratifikasi dari proyek Multi Years di Bengkalis.

Dalam perkara ini, Amril Mukminin diduga telah menerima Rp2,5 miliar sebelum menjabat sebagai Bupati Bengkalis.

Uang tersebut disinyalir untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning Multi Years tahun 2017-2019.

Amril kembali menerima uang dari pihak PT CGA sebesar Rp3,1 miliar dalam bentuk dolar Singapura ketika menjabat Bupati Bengkalis. Uang tersebut diberikan oleh pihak PT CGA ke Amril dalam rentang waktu Juni dan Juli 2017.

Baca: Politikus Demokrat: Hidupkan GBHN Tidak Perlu Ubah UUD 1945

Amril diduga telah menerima uang dengan total nilai Rp5,6 miliar baik sebelum atau ketika menjabat sebagai Bupati Bengkalis.

Uang tersebut disinyalir berasal dari PT CGA untuk memuluskan proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning Multi Years.

Atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b dan Pasal 12 B atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.