Pelantikan Jokowi & Maruf Amin

Mulai Hari Ini Hingga 20 Oktober Tak Boleh Ada Demo

Sandiaga mengaku merasa tersanjung atas penyerahan undangan secara langsung oleh Ketua MPR ini.

Mulai Hari Ini Hingga 20 Oktober Tak Boleh Ada Demo
Tribunnews/JEPRIMA
Pengusaha yang juga mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (keempat kanan) bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat memberikan keterangan pers disaksikan oleh Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Jazilul Fawaid, Asrul Sani dan fadel Muhammad di Kediaman Sandiaga Uno, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Kedatangan pimpinan MPR tersebut untuk memberikan undangan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR juga menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan TNI dan Polri untuk pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Senin (14/10/2019).

Rapat dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Eko Margiyono.

Dari rapat itu diputuskan, TNI dan Polri akan mengerahkan pasukan sebanyak 30 ribu personel untuk mengamankan proses pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Mereka akan ditempatkan di tiga ring luar komplek Parlemen. Selain bersiaga, sejumlah personel akan melakukan patroli.

"Personel yang akan disiagakan dari TNI dan Polri kurang lebih 30 ribu personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Puan.

Menurut Puan, pengetatan pengamanan dilakukan agar acara pelantikan berjalan dengan aman dan baik.

Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberi izin untuk pengajuan unjuk rasa mulai dari 15 hingga 20 Oktober 2019, termasuk di sekitar komplek DPR RI dan Istana Negara, Jakarta.

Pengusaha yang juga mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (kedua kanan) Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri), Asrul Sani (kedua kiri) dan fadel Muhammad (kanan) usai memberikan keterangan pers di Kediaman Sandiaga Uno, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Kedatangan pimpinan MPR tersebut untuk memberikan undangan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. Tribunnews/Jeprima
Pengusaha yang juga mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (kedua kanan) Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri), Asrul Sani (kedua kiri) dan fadel Muhammad (kanan) usai memberikan keterangan pers di Kediaman Sandiaga Uno, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). Kedatangan pimpinan MPR tersebut untuk memberikan undangan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Ketentuan dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan menjelang pelantikan presiden tetap kondusif. Diharapkan hal itu dapat membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beradab.

"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya (tanggal 20). Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi, ini diskresi kita," katanya.

Mayor Jenderal Eko Margiyono mengatakan pengamanan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden dipimpin oleh TNI. Operasi dinamakan Operasi Waskita.

Baca: Seusai Dilantik, Jokowi dan Maruf Amin akan Diarak dari Patung Kuda ke Istana Merdeka

Halaman
1234
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved