Ngabalin Tak Bisa Pastikan PAN Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo telah bertemu dan berkomunikasi dengan Partai Gerindra serta Demokrat terkait kemungkinan bergabung di koalisi.

Bagaimana dengan Partai Amanat Nasional (PAN)?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin justru menyinggung PAN yang terus-menerus menggerogoti pemerintah, meski berada di kubu pemerintah pada kepemimpinan Jokowi periode pertama.

Baca: KPK Tancap Gas Sebelum Undang-Undang Hasil Revisi Berlaku 17 Oktober Besok

Baca: 7 Pantai Tersembunyi di Gunungkidul, Cocok Dikunjungi untuk Traveler yang Mencari Ketenangan

"Ya mudah-mudahan PAN baik deh. Jangan ulangi sejarah lama, ada di pemerintahan tapi terus-menerus menggerogoti pemerintah," ujar Ngabalin, di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Namun demikian, Ngabalin tak bisa memastikan apakah PAN akan bergabung dengan koalisi pemerintah nantinya.

Pasalnya, bergabung tidaknya parpol tersebut menjadi hak prerogatif Presiden.

"PAN kan kemarin sudah ketemu ya, Ketua Umum-nya sama Presiden. Saya tidak tahu apakah posisi kali ini Presiden masih ikut bareng-bareng PAN atau tidak, itu belum tahu. Karena menjadi hak prerogatif Presiden," kata dia.

Di sisi lain, apabila benar nanti Gerindra, Demokrat hingga PAN bergabung, Ngabalin memastikan hal itu tak akan mengganggu koalisi parpol-parpol pendukung Jokowi.

"Tidak (mengganggu, -red). Apapun untuk alasan kepentingan bangsa dan negara dan republik ini, saya kira kita mesti berbenah diri. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan politik, kelompok, partai, dan lainnya," tuturnya.