Kantor Wali Kota Jakarta Utara Tak Punya Anggaran Ganti Foto Jokowi-Ma'ruf, Ini Respons Fraksi PDIP

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menduga ada kelalaian perencanaan dari pihak eksekutif dalam penyusunan APBD tahun 2019.

Kelalaian tersebut berakibat terhadap terkendalanya dana untuk memasang foto resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Menurut Gembong, ada perencanaan yang lemah datang dari pihak eksekutif.

Mereka semestinya paham bahwa pada tahun ini ada perhelatan Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk periode 2019-2024.

Melihat kondisi tersebut, politikus PDIP ini menilai ada pejabat di jajaran Pemprov DKI yang tidak beres mengurusi penyusunan perencanaan anggaran.

"Eksekutif sudah tahu dan paham bahwa tahun ini ada pergantian presiden, kenapa tidak dianggarkan? Berarti ada kelalaian mereka merencanakan. Itu namanya perencanaan lemah. Pejabatnya tidak beres," ungkap Gembong saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/10/2019).

Baca: Menilik Malam Puncak Hari Santri Nasional 2019 di Masjid Raya KH Hasyim Asyari Jakarta Barat

Ia juga tidak setuju jika pengadaan anggaran pencetakan foto dua pimpinan kepala negara beserta bingkainya disebut karena hilangnya alokasi dana untuk anggaran tak terduga.

Hal semacam tersebut kata Gembong, seharusnya bisa diantisipasi karena bukan termasuk masalah yang sifatnya force majeur atau kejadian di luar kemampuan manusia.

Semestinya pihak terkait bisa memprediksi kejadian di masa mendatang selama tahun tersebut dan dituangkan ketika menyusun anggaran.

"Salah kalau itu masuk anggaran tak terduga. Harusnya persoalan seperti itu bisa diantisipasi. Ini kan bukan force majeur. Anggaran bisa diprediksikan," ujar Gembong.

Baca: Selundupkan Narkotika di Celana Dalam dan Organ Intim, Dua WNA Thailand Diringkus Saat Masuk Bali

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Win Bawar menyebut pihaknya tidak memiliki anggaran untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Jadi kebetulan memang nggak ada anggaran ya (untuk ganti foto presiden dan wakil presiden)," kata Win.

Katanya, pada era kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kategori anggaran tidak terduga di wilayah kota administrasi DKI sudah dihilangkan.

Hingga kini, alokasi dana pada anggaran tak terduga tidak lagi diadakan.

"Kalau ini di zaman pak Gubernur Ahok sudah hilang," kata dia.

Agar tetap memasang foto Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Win membuat keputusan lain.

Ia akhirnya menyisihkan sedikit pendapatannya dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk memasang foto pemimpin terbaru RI itu.

"Nanti dipikirkan. Tapi paling dari TKD disisihkan dulu untuk pasang foto itu," ucap Win.

Waktu merampungkan pemasangan foto dua pemimpin negara di setiap ruangan kantor Wali Kota Jakarta Utara, kata Win harus selesai maksimal selama tiga hari sejak hari pelantikan.

Setidaknya, ada 15 ruangan yang akan dipasangi foto terbaru kedua pemimpin tersebut.

"Ada sekitar 15 ruangan yang ada di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Misalnya Ruang VIP, Ruang Pola, Ruang Fatahillah, lobby lantai dasar, Ruang Rahari di lantai 14, terus juga Balai Yos Sudarso, dan lain-lain," kata Win.

Baca: Kapal Berpenumpang Belasan WNA Nyaris Tenggelam di Pulau Pandan akibat Tabrak Karang

Lanjut Win, pihaknya sudah menerima data mentah alias softcopy foto resmi Jokowi dan Ma'ruf dari Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Utara.

Foto itu diunggah Sudin Kominfotik dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal dicetak untuk kemudian dipasang pada dinding-dinding ruangan kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Sementara untuk bingkainya, Win mengaku akan tetap memakai bingkai lama.

"Tinggal dicetak. Mungkin dalam 2-3 hari sudah dipasang. Kalau bingkainya masih sama. Hanya fotonya aja yang dicetak nanti," sebut dia.

Diketahui, foto resmi presiden dan wakil presiden periode ini sudah diunggah pada situs Kementerian Sekretariat Negara.

Penerbitan foto berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Nomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 perihal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur BI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

Selain itu surat edaran juga ditujukan untuk para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur, para bupati dan wali kota, para kepala perwakilan RI di luar negeri.

Komentar PKS DKI

Kantor Wali Kota Jakarta Utara tidak punya alokasi anggaran untuk mengganti foto Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hal ini dikarenakan tak adanya anggaran yang diperuntukan terhadap penggantian foto pemimpin negara tersebut.

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI, Arifin menilai hal ini adalah buntut dari ketidakcermatan jajaran birokrasi di Wali Kota Jakarta Utara, sehingga mengakibatkan terlewatnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Arifin juga mengatakan semestinya ketika menyusun anggaran khusus kota administrasi Jakarta Utara, hal-hal semacam ini bisa diantisipasi.

Baca: Hasil Liga 2 2019 Wilayah Barat: PSMS, Persiraja, Persita, dan Sriwijaya Lolos ke Babak 8 Besar

Baca: Munculnya Nama Nadiem Makarim Cs Suburkan Sektor Ekonomi Digital

Baca: PSMS Medan Amankan Tiket Terakhir ke 8 Besar Seusai Menang Telak Atas Babel United

"Harusnya sudah diantipasi anggarannya. Aparat birokrasi di Wali Kota Jakut kenapa kurang cermat dalam perencanaan anggaran seperti ini," ungkap Arifin kepada Tribunnews.com, Senin (21/10/2019).

Sebagaimana diketahui, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, kategori anggaran tidak terduga untuk wilayah kota administrasi DKI dihilangkan.

Alhasil, tak ada dana yang bisa mereka alokasikan untuk keperluan penggantian foto presiden dan wakilnya di tahun ini.

Politisi PKS ini menyebut alokasi anggaran serupa harus diadakan lagi di tahun mendatang. Apalagi, saat ini Gubernur DKI Jakarta yang menjabat bukan lagi Ahok, melainkan Anies Baswedan.

Arifin meminta dana anggaran tak terduga bisa diadakam lagi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Sebaiknya harus dialokasikan lagi anggarannya. Harusnya bisa diajukan lagi anggarannya, apalagi sekarang bukan Ahok yang jadi gubernur," ungkap dia.