Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Pakar Hukum Internasional: Tidak Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Mahasiswa

Banyak publik bertanya apakah ada pelanggaran HAM dalam aksi mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu lalu.

Pakar Hukum Internasional: Tidak Ada Pelanggaran HAM Saat Demo Mahasiswa
Ist for tribunnews.com
Diskusi Opini Live MNC Trijaya FM, bertajuk "Aksi Mahasiswa dan HAM", di D'consulate and Lounge, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Internasional Ogiandhafiz Juanda menyampaikan apakah ada pelanggaran HAM dalam aksi demonstarasi mahasiswa yang dapat diajukan di Mahkamah Internasional?

Tentu dalam konteks nasional, demonstrasi adalah salah satu konsekuensi kita memilih bentuk negara yang demokrasi.

Demonstrasi itu diberikan sebagai sebuah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin Undang-Undang.

"Kita menyampaikan pendapat di muka umum, diperbolehkan, dalam demonstrasi, sebagai sebuah kebebasan dimana demonstrasi adalah hak berdaulat yang istimewa dan konstitusional dijamin undang-undang Dasar 1945 pasal 28 yang memberikan jaminan tentang kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Pakar Hukum Internasional Ogiandhafiz Juanda, dalam Diskusi Opini Live MNC Trijaya FM, bertajuk "Aksi Mahasiswa dan HAM", di D'consulate and Lounge, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Baca: Tahi Lalat Gisella Anastasia dan Wanita Pemeran Video Syur Disorot, Kekasih Wijin Diminta Buktikan

Dunia internasional menjamin hak sipil dan politik, artinya bawa terhadap pelaksanaan demonstrasi damai, namun jika dalam konteks bertengkar maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

"Sehingga dalam pelaksanaan demonstrasi tetap harus ada dalam koridor batasan-batasan. Bagaimana kewenangan aparat penegak hukum untuk menanggapi aksi demonstrasi tentu dia punya Perkapolri yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 7 tahun 2012, dimana dalam rangka menangani demonstrasi tidak boleh melanggar HAM," ujarnya.

Selain itu, para mahasiswa dan Polri juga tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan dan pengeroyokan.

Menurutnya, aksi demonstrasi harus dilakukan secara benar dan adil, jika terbukti melakukan pelanggaran dengan aksi kekerasan tentu harus diproses secara hukum.

Dalam aksi demonstrasi dimana aparat penegak hukum melindungi dirinya, tetap harus ada batasan-batasanya.

Dalam konteks hukum internasional bahwa ada tidaknya pelanggaran HAM, tentu tidak semudah yang dibayangkan karena ini sangat sensitif sekali dalam dunia internasional.

Pelanggaran HAM di Indonesia ada dua jenis yakni genosida yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved