Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Apa Dampak untuk Masyarakat? Ini Jawabannya
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan pun mendapat tanggapan beragam di tengah-tengah masyarakat. Apa Dampak untuk Masyarakat? Ini Jawabannya.
Penulis:
Endra Kurniawan
Editor:
Wulan Kurnia Putri
lihat foto
"Masih mikir-mikir juga lanjut bayar tiap bulan atau stop BPJS. Mendingan di tabung sendiri," tandasnya.
Komentar praktisi
Akademisi sekaligus praktisi pelayanan kesehatan, dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, Ph.D, memperkirakan adanya kemungkinan masyarakat yang akan menurunkan kelas BPJS Kesehatan-nya.
Menurutnya, dengan kenaikan iuran akan membuat masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri alias kelompok yang membayar sendiri untuk menurukan kelasnya.
"Diperkirakan akan ada kelompok mandiri yang turun kelas. Memang diperbolehkan untuk turun kelas bila merasa keberatan," tutur Tonang saat dihubungi Tribunnews.com lewat pesan WhatsApp, Rabu (30/10/2019).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan RS UNS Solo ini menjelaskan dengan turunnya kelas peserta mandiri BPJS Kesehatan bisa berdampak kepada penyedian fasilitas kesehatan di rumah sakit (RS).
Baca: Langkah Menkes Terawan yang Sumbangkan Gaji Pertamanya untuk BPJS Kesehatan Patut Diapresiasi
"Bagi RS, penurunan kelas peserta berarti ada hubungannya dengan jumlah tempat tidur di RS sesuai hak pasien. Semoga tidak ada perubahan signifikan dalam hal jumlah peserta per kelas ini," ungkapnya.
Tonang menambahkan, pembebanan iuran BPJS Kesehatan 2019 sudah dirasakan oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah.
Artinya beban kenaikannya masih ditanggung pemerintah.
Sedangkan untuk kelompok PPU non pemerintah dan kelompok mandiri pembebanan iuran BPJS Kesehatan baru mulai per Januari 2020.
Dosen UNS Solo ini memahami jika ada keresahan yang timbul di masyarakat akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Namun, dirinya mengingatkan kembali manfaat ketika masyarakat menjadi peserta JKN.
"Dapat dipahami bila ada keresahan. Tapi perlu diingat juga, manfaat JKN juga luas dan mencakup sangat banyak penjaminan, hampir semua dijamin. Besaran iuran tersebut masih relevan dengan manfaat yang dijamin" ungkap Tonang.
Meski demikian, Tonang berharap pemerintah memiliki mekanisme peninjauan kembali terkait besaran iuran BPJS Kesehatan.
Baca: Hari Ketiga Usai Dilantik Jadi Menteri Kesehatan, Dokter Terawan Akan Temui Direktur BPJS Kesehatan
Menurutnya besaran iuran memang seharusnya ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap 2 tahun.
