Ketua MPR: GBHN Dibutuhkan agar Tidak Terjadi Inkonsistensi Pembangunan

"Namun, yang jauh lebih penting, perubahan Undang-Undang Dasar bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur

ISTIMEWA
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional 'Polemik Menghadirkan Kembali GBHN', diselenggarakan Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Institut Pertanian Bogor, Kamis, (31/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan MPR RI periode 2014-2019,akan melakukan kajian, melibatkan seluasnya partisipasi rakyat. Menyikapi polemik menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ia berencana mengunjungi langsung berbagai lapisan masyarakat di berbagai kabupaten kota hingga kecamatan dan desa, mendengar langsung masukan maupun kondisi dan arah pembangunan selama ini.  

"Prinsipnya, substansi di dalam pokok haluan negara memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan bagi penyusunan haluan pembangunan pemerintah. Dengan tidak mengurangi ruang kreatifitas presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan sesuai visi misi yang disampaikannya saat kampanye," kata Bamsoet.

Baca: Ketua MPR Siapkan Badan Pengkajian Bahas Amandemen Terbatas dan GBHN

"Pokok-pokok haluan negara akan menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional 'Polemik Menghadirkan Kembali GBHN', diselenggarakan Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Institut Pertanian Bogor, Kamis, (31/10/2019).

Turut menjadi narasumber lainnya antara lain Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. Siti Juhro,  Guru Besar IPB Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Direktur Akbar Tandjung Institute Dr. Alfan Alfian dan anggota DPR RI Ichsan Firdaus. 

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, urgensi awal mengapa muncul wacana memformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN adalah agar tidak terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan.

Antara jenjang nasional dan daerah, maupun antara satu periode pemerintahan dengan periode pemerintahan penggantinya.

Baca: PKB Nilai Belum Tepat Waktu Bagi MPR Lakukan Amendemen UUD 1945 Untuk Hidupkan GBHN

Sistem perencanaan pembangunan nasional berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disusun berdasarkan Visi dan Misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan," kata Bamsoet.

"Implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum. Yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan," lanjutnya.

Baca: PAN Dukung Amandemen UUD 1945 untuk GBHN

Halaman
123
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved