BPIP Dorong Berdirinya Klinik Pancasila di Lembaga Pemasyarakatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, mendorong berdirinya Klinik Pancasila di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut dia, sebelum BPIP berdiri sudah ada Klinik Pancasila.

Namun, keberadaannya tidak di semua Lapas.

"Kami melihat sudah ada Klinik Pancasila. Kenapa tidak kami ajak sinergi (Kementerian Hukum dan HAM,-red)?" kata dia, di Grand Ball Room Palm Hotel Courtyard Kawasan Pariwisata Lot Sw1, Nusa Dua Bali, pada Senin (4/11/2019).

Baca: Investor Luar Jajaki Investasi dengan Nara Hotel untuk Proyek di Kawasan Nusa Penida

Melalui Klinik Pancasila, dia mengajak warga binaan untuk melihat kembali peran warga negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Dia menjelaskan sebagai warga negara harus mengambil roh Pancasila.

Untuk itu, dia ingin semua orang mengajak agar tidak melakukan kejahatan, seperti melakukan tindak korupsi, narkoba maupun tindak kriminal lain.

"Kembali kepada nilai Pancasila. Ketika (Indonesia,-red) sudah merdeka, kenapa merusak, mencuri bahkan merampok kekayaan negara. Kalau dulu anti penjajah ingin mengusir penjajah, karena penjajah mencuri merampok dan mengambil kekayaan," kata dia.

Baca: Informasi CPNS 2019: Daftar Instansi Siapkan Syarat dan Formasi Lengkap, Kejagung Sampai Kementan

Mengenai rencana pendirian Klinik Pancasila itu, dia mengungkapkan, sudah ada 12 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang telah dikunjungi.

"Yang kami kunjungi 12 LP. Kami ingin UPT LP termasuk dirjen (Pemasyarakatan,-red) bukan pemegang kekuasaan utama," katanya.

Untuk diketahui, sebagai upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM maka dilakukan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kedeputian Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Acara ini berlangsung di Grand Ball Room Palm Hotel Courtyard Kawasan Pariwisata Lot Sw1, Nusa Dua Bali, pada Senin (4/11/2019).

Acara mengangkat tema "Penguatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara".

Baca: Pagi Ini Wapres Resmikan The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium di Bali

Sejumlah pemateri hadir di kesempatan tersebut, yaitu jajaran BPIP, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN, M Yani,

Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Aparatur Sipil Negara, terdiri dari Sebanyak 30 orang dari BPIP, sebanyak 25 orang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebanyak 136 orang Kepala UPT Pemasyarakatan se-Indonesia, sebanyak 15 orang Pemerintah Provinsi Bali, dan 20 orang Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali.

Penyelenggaran acara pembukaan hingga sesi diskusi pertama disiarkan langsung melalui video teleconverence yang diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 664 UPT.