Dewan Pengawas KPK

Tak Ada Pansel dalam Pemilihan Anggota Dewan Pengawas KPK oleh Jokowi, Nasir Djamil: Mayarakat Cemas

Presiden Jokowi memastikan tidak akan menerbitkan Perpu untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Tak Ada Pansel dalam Pemilihan Anggota Dewan Pengawas KPK oleh Jokowi, Nasir Djamil: Mayarakat Cemas
YouTube tvOne
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil berpendapat soal pemilihan Dewan Pengawas KPK. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. 

Dengan tidak adanya Perppu, maka Jokowi akan melaksanakan apa yang tertuang dalam UU KPK tersebut, yaitu menyeleksi orang untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas KPK.

Jokowi akan menunjuk secara langsung orang-orang yang mengisi jabatan Dewan Pengawas KPK.

Jokowi tidak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk meyeleksi nama-nama yang akan menjabat sebagai ketua, dan anggota Dewan Pengawas KPK

"Kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan siapa yang nanti bisa duduk didalam Dewan Pengawas KPK," ujar Jokowi dalam tayangan yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (1/11/2019).

Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan mengenai Dewan Pengawas KPK dalam pertemuan dengan wartawan kepresidenan, Jumat (1/11/2019).
Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan mengenai Dewan Pengawas KPK dalam pertemuan dengan wartawan kepresidenan, Jumat (1/11/2019). (Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV)

Jokowi menuturkan bahwa pelantikan Dewan Pengawas KPK akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru pada Desember 2019 mendatang.

Jokowi menekankan ini adalah kali pertama pemilihan Dewan Pengawas KPK tanpa melalui pansel.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel, tapi percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," tutur Jokowi.

Pro dan kontra kemudian mencuat terkait Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Jokowi tanpa melalui pansel.

Pro dan kontra tersebut terkait dengan apakah hal tersebut berpotensi melemahkan KPK atau memperkuat KPK.

Halaman
123
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ifa Nabila
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved