Mahfud MD: Jokowi Memutuskan Perppu UU KPK Belum Perlu Diterbitkan

Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan sampai saat ini Jokowi merasa Perppu UU KPK belum perlu diterbitkan.

Mahfud MD: Jokowi Memutuskan Perppu UU KPK Belum Perlu Diterbitkan
KOMPAS.com / Kristianto Purnomo
Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan sampai saat ini Jokowi merasa Perppu UU KPK belum perlu diterbitkan. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, tegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan belum diperlukan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Hal ini dikarenakan UU KPK hasil revisi masih dalam tahap judicial review  (uji materi) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Presiden sekarang sudah memutuskan belum diperlukan Perppu karena apa, karena sudah ada judicial review," ujarnya sebagaimana dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (5/11/2019).

Ia menambahkan jika Jokowi menghargai proses judicial review di MK.

"Kalau ada judicial review ditimpa dengan Perppu menurut Presiden etika bernegaranya kurang dan kita harus hargai pendapat Presiden," ungkap Mahfud MD.

Mahfud mengatakan jika sampai sekarang Jokowi belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengatakan pemberitaan Jokowi mengenai Perppu KPK yang beredar adalah kurang tepat.

"Biar di MK dulu nanti sesudah di MK kita pelajari apakah keputusan MK memuaskan atau tidak. Benar atau tidak. Kan masih ada uji materi sekarang," katanya.

Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman (tengah) membacakan putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dalam sidang di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Sebanyak 67 perkara dari total 202 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dibacakan putusan akhirnya pada hari pertama sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Tribunnews/Jeprima
Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman (tengah) membacakan putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dalam sidang di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Sebanyak 67 perkara dari total 202 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dibacakan putusan akhirnya pada hari pertama sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Ketua MK, Anwar Usman, menyatakan jika penerbitan Perppu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Ia menambahkan proses uji materi UU KPK sedang berjalan di MK.

Halaman
123
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved