Dewan Pengawas KPK

Jubir Jokowi Tegaskan Bekas Napi Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Fadjroel Rahman angkat bicara terkait pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK. Ia tegaskan bekas terpidana tak bisa menjabat anggota Dewan Pengawas KPK.

Jubir Jokowi Tegaskan Bekas Napi Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman 

TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rahman angkat bicara terkait pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK.

Fadjroel menegaskan bekas terpidana tak bisa menjabat anggota Dewan Pengawas KPK.

Fadjroel mengungkap hal itu sesuai syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Fadjroel mengatakan, selain tak pernah menjadi terpidana, anggota dewan pengawas KPK juga harus minimal berusia 55 tahun hingga berpendidikan minimal S1.

Selain itu, katanya, anggota dewan pengawas KPK setidaknya menguasai bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan.

"Oleh karena komisionernya juga memiliki latar belakang profesional itu," ujarnya.

Fadjroel menyebut saat ini proses penjaringan dewan pengawas sedang berlangsung. Menteri Sekretaris Negara Pratikno ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam proses penjaringan ini.

Pratikno juga sudah mendapatkan masukan dari kalangan masyarakat terkait nama-nama yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.
Fadjroel mengklaim proses seleksi yang dilakukan oleh pihak Istana Kepresidenan juga berjalan transparan.

Menurut dia, Pratikno sudah mengundang sejumlah pihak untuk diminta pendapatnya terkait Dewan Pengawas KPK.

Halaman
12
Editor: Ifa Nabila
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved