Polemik APBD DKI Jakarta

Taufiqurrahman Sebut Politisi PSI William Pencetus Kekacauan Setelah Posting APBD DKI Jakarta 2020

Taufiq mengatakan kekacauan mengenai polemik anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2020 dimulai ketika William mengunggah temuan aneh yang ditemukannya.

Taufiqurrahman Sebut Politisi PSI William Pencetus Kekacauan Setelah Posting APBD DKI Jakarta 2020
Tangkap Layar kanal YouTube Najwa Shihab
Taufiq mengatakan kekacauan mengenai polemik anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2020 dimulai ketika William mengunggah temuan aneh yang ditemukannya. 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mengatakan kekacauan yang terjadi saat ini mengenai polemik anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2020 dimulai ketika William mengunggah temuannya di media sosial.

Hal tersebut dikatakan Taufiq dalam acara Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (6/11/2019).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah sebelumnya menuturkan pendapatnya mengenai kinerja TGUPP terhadap temuan angka yang aneh dalam APBD DKI Jakarta 2020.

Ima Mahdiah
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah dalam acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, mengukur kinerja TGUPP dengan bagaimana polemik mengenai APBD ini menjadi ramai diperbincangkan dan penuh tanda tanya karena banyak anggaran yang tidak masuk akal.

"Kalau menurut saya, kalau mau ngukur kinerja TGUPP sebenernya gampang. Dari kerancuan APBD ini kan berarti tidak bisa menopang pak Gubernur sendiri gitu," tutur Ima.

Taufiq menuturkan kekacauan atau kesalahpahaman yang sedang terjadi saat ini karena William menyebarkan yang bukan konsumsi publik.

Karena anggaran aneh di dinas pendidikan yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar masih berupa rancangan.

Taufiq berpendapat, tidak menjadi masalah jika yang diunggah oleh William melalui media sosial merupakan anggaran yang sudah final.

"Kalau Ima bilang ini kekacauan anggaran, sebenarnya kekacauan atau missleading ini dimulai ketika bung William mengupload sesuatu yang sebenarnya bukan konsumsi publik," terang Taufiq.

"Kalau saja yang diupload itu RKPD, KUA-PPAS yang memang sudah final, saya pikir tidak akan terjadi seperti itu," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved