Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Tetapkan Brigadir AM Bersalah, Polri: Mau Mengaku Atau Tidak Itu Hak Konstitusonal Tersangka

Menurutnya, ada atau tidak ada pengakuan dari yang bersangkutan, penetapan tersangka telah sah dan sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Tetapkan Brigadir AM Bersalah, Polri: Mau Mengaku Atau Tidak Itu Hak Konstitusonal Tersangka
vin
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI memastikan telah memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan Brigadir AM sebagai tersangka kasus penembakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sulawesi Tenggara pada 26 September 2019 lalu.

Penetapan sebagai tersangka pun telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Hal itu ditegaskan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat awak media bertanya apakah ada pengakuan Brigadir AM melakukan penembakan terhadap mahasiswa Kendari.

Menurutnya, ada atau tidak ada pengakuan dari yang bersangkutan, penetapan tersangka telah sah dan sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Sebagai mana diketahui, dalam beleid 184 ayat 1 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dia bilang, setidaknya kepolisian telah mengantongi 4 dari 5 unsur tersebut.

Baca: Kasus Penembakan Mahasiswa Kendari, Polri Tetapkan Brigadir AM Sebagai Tersangka

"Keterangan tersangka itu urutan ke-5, pembuktian-pembuktian yang 1 2 3 4 alat bukti itu jauh lebih diutamakan. Tersangka mau mengaku atau tidak itu hak konstitusional tersangka," kata Dedi dalam konpers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dedi menegaskan, pihaknya telah memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan bersangkutan sebagai tersangka.

"Bukti-bukti yang dimiliki, saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, itu sudah cukup kuat bagi penyidik menyimpulkan brigadir AM sebagai tersangka," ungkapnya.

Ketika disinggung apakah ada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) untuk Brigadir AM, pihaknya enggan menanggapi lebih jauh. Dia hanya bilang, proses hukum bersangkutan harus dijalankan terlebih dahulu.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved