Anggaran KUA-PPAS 2020 Tak Kunjung Dibuka ke Publik, William Desak Anies Baswedan Lewat Petisi

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, membuat petisi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Melalui change.org, William mengajukan petisi, mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengunggah anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

"Sebagai anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai PSI, saya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membuka dokumen rencana anggaran 2020 untuk publik, sampai level rincian komponen," tulis William dalam petisinya.

Disebutkan dalam petisi tersebut, PSI secara resmi telah bersurat kepada Pemprov DKI pada 9 Agustus 2019.

Surat tersebut berisi permintaan agar dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik.

Hingga kini permintaan tersebut belum dikabulkan. Padahal, akhir November, RAPBD harus disahkan.

"Bagaimana mungkin mengharapkan anggaran berkualitas jika pembahasan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas?

Ini jelas bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik."

Begitu yang diungkap William dalam petisinya.

William menyebutkan, mewakili warga Jakarta, dirinya mempertanyakan komitmen dan niat Gubernur Anies dalam transparansi pengelolaan anggaran Jakarta.

"Saya menuntut Gubernur Anies Baswedan menjelaskan secara langsung detail rencana belanja Jakarta secara transparan ke publik," tuntut William.

Menurutnya, warga Jakarta berhak mengetahui bagaimana Pemprov DKI menggunakan uang rakyat dalam APBD 2020, karena uang senilai Rp 89 Triliun tersebut adalah uang rakyat.

Sebelumnya, Dilansir dari Kompas TV, William mengungkap banyak kejanggalan dalam anggaran KUA-PPAS 2020.

Selain mengungkap kejanggalan anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar, William juga mengungkap adanya anggaran tak wajar lainnya, seperti pembelian bolpoin dan komputer.

Aksi tersebut sontak membuat rancangan KUA-PPAS menjadi sorotan publik.