Kasus Novel Tak Kunjung Terungkap, Haris Azhar Sindir Pemerintah: Martabak Spesial Janji

Misalnya kepada aktivis HAM, penegak hukum, pegiat antikorupsi, isu lingkungan hidup, rakyat, dan pekerja media.

Kasus Novel Tak Kunjung Terungkap, Haris Azhar Sindir Pemerintah: Martabak Spesial Janji
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menilai Presiden Jokowi maupun Polri tidak akan menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi hanya bisa mengumbar janji manis menyelesaikan kasus tersebut.

Ia menyebut pemerintah ibarat martabak spesial janji.

"Jokowi ini kan presiden spesialis bikin janji. Kalau martabak nih, ada martabak isi kacang isi keju, kalau dia (Jokowi) martabak spesial isi janji. Isinya, janji-janji aja, ya gitu. Dugaan saya Jokowi itu presiden yang tidak akan menyelesaikan kasus Novel Baswedan," kata Haris Azhar ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

Baca: Novel Baswedan: Saya Khawatir, Dewi Tanjung Cuma Mau Ngerjain Polisi

Baca: Kongres NasDem: Surya Paloh Sindir Balik Jokowi hingga Pujian Anies Baswedan

Baca: Presiden Jokowi Datang Melayat Saat Ayahnya Meninggal, Olga Lydia Terkejut & Terharu

Ia mengatakan hukum di Indonesia sama sekali tidak berpihak kepada aktivis.

Misalnya kepada aktivis HAM, penegak hukum, pegiat antikorupsi, isu lingkungan hidup, rakyat, dan pekerja media.

Padahal, kata dia, apara aktivis terdebut adalah orang yang bicara soal fakta sebenarnya.

"Mereka cenderung tidak disukai oleh kelompok pemodal, penguasa, atau oligarki-oligarki. Mereka (aktivis) diserang. Kalau diserang, mereka (penegak hukum) tidak akan menyelesaikan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, model pemerintahan rezim Jokowi adalah model yang pro kepada kekuasaan.

"Jadi kalau ada serangan lawyernya Walhi di Sumut, dua jurnalis yang dibunuh di Sumatera Utara, pemidanaan-pemidanaan terhadap masyarakat adat dan para petani itu enggak bakal diurus sama rezim ini," ujarnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved