Rizieq Shihab Pulang

Penjelasan Imigrasi RI Soal 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Rizieq Shihab memperlihatkan sebuah surat yang disebutnya sebagai "surat pencekalan".

Penjelasan Imigrasi RI Soal 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab
Kanal Youtube Front TV
Habib Rizieq Syihab menunjukkan dua surat soal pencekalan dirinya, Jumat (8/11/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sam Fernando mengatakan, hingga saat ini belum ada surat apa pun yang diterbitkan Imigrasi terkait Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

"Iya (belum ada surat apapun dari Kemenkumham). Karena belum ada permohonan apa-apa, " ujar Sam Fernando ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (11/11/2019)  seperti dikutip dari artikel berjudul "Imigrasi Tegaskan Belum Terbitkan Surat Apa Pun Terkait Rizieq Shihab".

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Rizieq Shihab memperlihatkan sebuah surat yang disebutnya sebagai "surat pencekalan".

Baca: Mahfud MD: Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK Sampai Ada Putusan MK

Baca: Habib Rizieq Shihab Muncul Bawa Surat Pencekalan, Ini Respon Mahfud MD

Surat itu, menurut Rizieq Shihab, membuat dia tidak bisa pulang ke Indonesia.

Menanggapi video tersebut, Imigrasi belum tahu surat apa yang diperlihatkan Rizieq.

Sam Fernando bahkan mengaku penasaran dengan surat yang dimaksud Rizieq Shihab dalam video yang tersebar di YouTube tersebut.

Menurut dia, apabila ada surat pencegahan atau penangkalan untuk kembali ke Tanah Air, tidak boleh diajukan oleh pribadi tertentu. melainkan harus resmi dari instansi penegakan hukum terkait.

"Surat pencegahan atau penangkalan (itu) dari instansi penegakan hukum (gakum). Enggak boleh pribadi yang mengajukan," ujar dia.

Hingga saat ini, Imigrasi pun memastikan bahwa belum ada permintaan cegah atau tangkal terhadap Rizieq Shihab.

Sebelumnya, Rizieq menyatakan bahwa ia tak bisa pulang dari Arab Saudi ke Indonesia lantaran ditangkal oleh pemerintah untuk masuk ke Tanah Air.

Halaman
123
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved