NasDem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan rencana membuka lagi keran pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.

NasDem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif
Taufik Ismail
Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan rencana membuka lagi keran pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.

Baik itu pemekaran wilayah yang bertujuan politis maupun rasional.

"Selektif itu menggunakan aturan, peraturan-peraturan, kebutuhan-kebutuhan, yang memang sangat mendasar, urgent, misalnya Papua kenapa perlu dimekarkan, ada Papua Selatan dan Papua Tengah misalnya. Kan ada alasan apa, selain politis, ada soal alasan ekonomi, pembangunan untuk bisa mempercepat," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya harus ada alasan yang jelas dan kuat untuk memekarkan wilayah.

Misalnya alasan ekonomi yakni percepatan pembangunan.

Atau alasan politis seperti di Papua yang bertujuan untuk meminimalisir gerakan separatis.

Baca: ‎Kapolda Papua Ungkap Motif Ekonomi Di Balik Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Ganggu Freeport

"Hal-hal seperti itu harus benar-benar menjadi pertimbangan," katanya.

Dalam rencana pemekaran wilayah, menurut Saan Mustopa, Komisi II masih menunggu usulan dari Kementerian Dalam Negeri.

Karena wacana pemekaran muncul dari Kemendagri. Namun disatu sisi rencana tersebut terbentur dengan kebijaka moratorium pemekaran wilayah.

"Kalau memang itu mau dilakukan masih terbentur dengan moratorium, mungkin moratorium kita buka tapi sifatnya terbatas untuk daerah selektif," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved