Opsi-opsi Evaluasi Pilkada dari DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bersama DPR sepakat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada.

Wacana mengevaluasi Pilkada yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disambut positif Komisi II yang menjadi mitra kerja Kemendagri.

Baca: Komisi II Nilai Wacana Pilkada Tidak Langsung yang Dilontarkan Mendagri Terlalu Terburu-buru

Namun, hasil evaluasi Pilkada belum tentu menjadikan Pilkada langsung menjadi tidak langsung.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengatakan terdapat sejumlah opsi hasil dari evaluasi Pilkada.

Pertama, Pilkada langsung hanya dilakukan di tingkatan Kabupaten atau Kota.

Sementara pada level provinsi Pilkada di kembalikan ke DPRD.

"Saya kira ya kita tetapkan saja Pilkada langsung itu di kabupaten kota, sementara di provinsi karena dia kepanjangan pemerintah pusat, mungkin tidak perlu dilaksanakan secara langsung, salah satu opsinya itu misalnya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/11/2019).

Salah satu pertimbangannya, menurut Doli yakni variabel sosial-politik.

Era reformasi sekarang ini kedaulatan berada di tangan rakyat.

Salah satu betuk kedaulatan tersebut yakni rakyat memiliki suara untuk menentukan langsung calon pemimpinnya.

Namun di satu sisi, status otonomi daerah titik tekannya berada di level kabupaten dan kota, sementara Provinsi hanya merupakan kepanjangtanganan dari pemerintah pusat.

"Oleh karena itu muncul opsi Pilkada langsung hanya di level kabupaten atau kota," katanya.

Opsi lainnya menurut Doli, menggunakan teori asimetris.

Teori tersebut berpandangan bahwa status setiap wilayah tidak lah sama, misalnya antara wilayah yang tergolong perkotaan dan pedesaan.

Ada asumsi bahwa tingkat pemahaman demokrasi diperkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan.

Atau masyarakat perkotaan lebih rasional dalam menentukan pemimpinnya dibanding masyarakat pedesaan.

"Dari situ orang mengambil kesimpulan kalau tingkat rasional masyarakat itu tinggi, kemudian pendidikannya baik, kesejahteraan nya juga, maka engga mau terlibat dalam politik uang. Karena tak ingin politik uang, maka engga apa apa lah kalau diperkotaan kita pertahankan pilkada langsung tapi kalau di daerah yang tingkat masyarakat nya masih rendah pendidikannya kita tetap kita kembalikan ke DPRD . Itu salah satu opsi," katanya.

Doli mengatakan masih banyak opsi opsi lainnya yang mungkin berkembang dalam pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Gibran Maju di Pilkada 2020, Politisi PDIP Ini Ingatkan Posisi Jokowi: Nggak Lupa Ayahnya Siapa

Namun yang pasti menurutnya evaluasi Pilkada belum tentu membuat seluruh Pilkada dikembalikan ke DPRD

"Jadi masih banyak opsi-opsi lain, jadi janganlah kita terlalu cepat-cepat mengambil keputusan,"pungkasnya.