Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Apkasi dan Komisi II DPR Dorong Kemandiran Fiskal di Pemerintah Kabupaten
Rifqinizamy juga membedah persoalan otonomi daerah dan masa depan pemilu serentak 2029.
-
Berkaca ke Pernyataan Nusron, Komisi II DPR Ingatkan Menteri Lainnya Tak Buat Gaduh Ruang Publik
Bahtra merespons permintaan maaf Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai polemik pernyataannya soal tanah menganggur bisa disita negara.
-
Cak Imin Usul Kepala Dipilih DPRD, Ketua Komisi II DPR Bilang Masih dalam Koridor Konstitusi
Kepala daerah dimaksud adalah gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia.
-
Komisi II DPR Tak Masalah dan anggap Wajar Perayaan HUT ke-80 RI Tidak di IKN
Komisi II DPR tak masalah Perayaan HUT ke-80 RI tidak di IKN, secara yuridis status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara masih berlaku hingga saat ini.
-
Soal Usulan Gibran Berkantor di IKN, Komisi II DPR Belum Tentukan Sikap
Komisi II DPR RI akan mengkaji usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas DPR Usai Putusan MK, Komisi II Tunggu Momentum
Setelah putusan MK soal pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, DPR belum juga membahas revisi UU Pemilu. Komisi II DPR menunggu
-
Anggota DPR Soroti BUMD Sebagai Beban Fiskal, Bukan Mesin Ekonomi Daerah
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menyoroti lemahnya tata kelola BUMD yang hingga kini dinilai lebih banyak menjadi beban
-
Mendagri Minta Wewenang Penuh Seleksi Direksi BUMD, Apa Alasannya?
Mendagri Tito Karnavian meminta kewenangan lebih besar untuk mengawasi proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMD. Apa alasannya?
-
DKPP Ungkap 5 Masalah Krusial Pilkada 2024 Jelang Pemungutan Suara Ulang Terakhir
DKPP menyampaikan lima catatan penting terkait pelanggaran yang kerap terjadi selama Pilkada 2024. Pertama soal kelengkapan dokumen.
-
Ketua Komisi II DPR: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Bentuk Pelanggaran Konstitusi
Dia pribadi menolak wacana perpanjangan masa jabatan DPRD. Menurutnya, sistem kepemiluan di Indonesia harus tetap berpegang kepada konstitusi.
-
Politikus PKS Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Sebagai Wujud Keluhan Publik
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menilai putusan MK yang memisahkan jadwal Pemilu nasional dan Pemilu daerah sebagai hal bagus.
-
Gelar Rapat Tertutup, DPR dan Pemerintah Bahas Putusan MK Hapus Pemilu Serentak
Pimpinan DPR menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional.
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Putusan MK Hapus Pemilu Serentak Kontradiktif
Rifqi juga menyoroti potensi persoalan konstitusional dalam menormakan model pemilu yang dipisah antara pusat dan daerah.
-
Respons Putusan MK, DPR Pertimbangkan Pilkada Digelar Lebih Dulu dari Pilpres
Komisi II DPR RI tengah mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota DPRD dilakukan sebelum pemilu nasional.
-
MK Hapus Pemilu Serentak, Pimpinan Komisi II DPR: Ada Kesadaran Baru
Zulfikar Arse Sadikin, menilai perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai bentuk kesadaran baru.
-
Dede Yusuf Tegaskan Komisi II DPR Siap Kaji Revisi UU Pemilu Pasca Putusan Terbaru MK
Dede Yusuf menyatakan siap mengkaji dan menindaklanjuti hasil putusan MK terkait pengaturan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal
-
Komisi II DPR Minta Retret Tak Hanya untuk Sekda: Kepala Dinas Juga
Bahtra Banong, mendorong Kemendagri agar retret atau pembekalan bagi pejabat daerah tak hanya melibatkan sekda, tapi juga kepala dinas
-
MK Putuskan Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU Pemilu
Ia menyatakan bahwa putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
-
Imbas Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Komisi II DPR Bakal Bahas Regulasi Batas Wilayah Indonesia
Rifqi menyebut jika diperlukan, akan dilakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang provinsi, kabupaten dan kota.
-
Anggota Komisi II DPR Minta Kemendagri Lebih Cermat Tentukan Batas Wilayah
Menurut Giri, penetapan batas administratif tak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting
