TAG
Komisi II DPR
Berita
-
Fraksi PKB DPR Dukung Masa Jabatan Perangkat Desa Tetap hingga Usia 60 Tahun
Fraksi PKB DPR RI memastikan tidak akan mengutak-atik Pasal 53 dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Kaesang Tertarik ke Politik, PKS Usul Keluarga Inti Presiden Dilarang Maju Pemilu
Anggota Komisi II DPR ini pun mengusulkan agar keluarga inti presiden dilarang dicalonkan dalam pemilihan umum (Pemilu).
-
Anggota DPR Janji Perjuangkan Status hingga Batas Usia Perangkat Desa
Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengatakan pihaknya akan memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
-
Massa Perangkat Desa Mulai Membubarkan Diri, Polisi Sebut Situasi Kondusif
Massa aksi demo yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) telah membubarkan diri dari depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Sarankan DKPP Ajukan Penambahan Anggaran Supaya Kerja Lebih Maksimal
Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyarankan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengajukan penambahan anggaran.
-
Minta Badan Pengawas Pemilu Serius Olah Perbawaslu, Pimpinan Komisi II DPR: Jangan Tambah Kerja DKPP
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serius membahas Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
-
Ketua Komisi II DPR Minta Mendagri Segera Tunjuk Pj Gubernur Pengganti Lukas Enembe
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk segera menunjuk penjabat (Pj) Gubernur Papua.
-
Komisi II DPR: Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Sudah Pas
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai perlu kajian yang mendalam soal wacana masa jabatan kepala desa 9 tahun.
-
Berkaca Kekacauan Pemilu 2019, Komisi II DPR Dorong KPU Audit Sistem Teknologi
Mardani Ali Sera mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit sistem teknologi informatika atau IT.
-
Komisi II DPR Bantah Anggapan Intervensi KPU Soal Dapil Pemilu 2024 Tak Berubah
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus membantah jika komisinya tersebut mengintervensi mengenai dapil di pemilu 2024.
-
Anggota Komisi II Sebut DPR Diganti MK Saja, Pengamat: Kok Menyalahkan Mahkamah Konstitusi
Apakah (sebagai) Anggota Komisi II (Wahyu Sanjaya) tidak belajar tentang hukum dan tata negara soal peran dan tugas Mahkamah Konstitusi?"
-
Komisi II DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Soal Penunjukan Plt Gubernur Papua
Kementerian Dalam Negeri menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari (Plh.) Gubernur Papua.
-
Hasil RDP Komisi II DPR dan KPU soal Dapil Pemilu 2024 Tidak Berubah, Perludem: Baca Putusan MK
KPU kini diberi wewenang untuk menata dan menetapkan dapil legislatif DPR dan DPRD provinsi mulai Pemilu 2024.
-
KPU akan Lakukan FGD terkait Hasil RDP dengan Komisi II DPR Ihwal Dapil Pemilu 2024 Tidak Berubah
Sehingga dengan adanya diskusi ini masih ada kemungkinan upaya perbaikan nantinya di Peraturan KPU (PKPU).
-
Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Penyelenggara Pemilu, Dapil di Pemilu 2024 Tak Berubah
kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu menyetujui ihwal daerah pemilihan tidak berubah.
-
Rapat dengan DPR, Ketua KPU Minta Maaf Soal Pernyataan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas pernyataannya mengenai peluang diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu 2024.
-
DPR Akan Wakili Suara Mayoritas Fraksi dalam Sidang MK Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
DPR akan mewakili suara mayoritas fraksi dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan terkait sistem proporsional terbuka.
-
Di Hadapan DPR, Ketua KPU Bantah Pihaknya Lakukan Intimidasi Terhadap KPUD
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari membantah pihaknya melakukan intimidasi terhadap anggota KPU Daerah (KPUD).
-
Rapat dengan Komisi II DPR, Mendagri Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Tito menuturkan, pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai yang telah dijadwalkan dan ditetapkan.
-
DPR Minta KPU Jangan Tambah Kerjaan Baru dengan Menyusun Dapil: Pikirkan Anggaran
Junimart Girsang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tidak menambah pekerjaan baru dengan menata ulang kursi daerah pemilihan (dapil)
