TAG
Komisi II DPR
Berita
-
Besok DPR Kirim Surat Penetapan Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan ke Istana
Menurutnya, penetapan Raka Sandi sesuai dengan undang-undang, dimana bersangkutan mendapatkan suara terbanyak setelah tujuh komisioner KPU terdahulu
-
Besok, Komisi II DPR Sahkan Pengganti Wahyu Setiawan
Selain itu, kata Arwani, Komisi II juga telah menerima Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian tidak hormat Wahyu.
-
Komisi II Desak Pemerintah Segera Angkat 50 Ribu Honorer Lulus Tes P3K
Arwani Thomafi mengatakan, sebanyak 50 ribu tenaga honorer kontrak kerja sama (K2) sudah lulus tes P3K pada Februari 2019, tetapi sampai saat ini nasi
-
Tenaga Honorer Akan Dihapus, Diky Chandra: yang Penting Jangan PHP
Diky Chandra menyoroti soal wacana Semua Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah akan Jadi PNS
-
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Tenaga Honorer
Di dalam rapat tersebut, pihak KemenpanRB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN.
-
Wahyu Setiawan Harus Mundur dari Jabatan Komisioner KPU
"Akan lebih baik, dan ini kita desak, wahyu mengundurkan diri saja," ujar politisi PKB
-
Komisi II DPR: OTT KPK Bermanfaat untuk Beri Pelajaran pada Oknum KPU Agar Tidak Main-main
Sodik Mudjahid mengatakan bahwa penangkapan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK sangatlah penting.
-
Ketua Komisi II DPR: KPU Selama Ini Bersikeras Tak Larang Eks Napi Korupsi Maju di Pilkada
Ia mengaku prihatin atas kejadian tersebut lantaran penyelenggara pemilu terjerat masalah hukum terkait korupsi.
-
Kata DPR soal Natuna Jadi Provinsi: Isu Pemekaran Tak Bisa Dikaitkan dengan Masalah Kedaulatan
Menurut Ahmad Doli Kurnia, pemekaran tidak bisa dikaitkan dengan masalah kedaulatan
-
PPP Sebut Opsi Natuna Jadi Provinsi Bisa Beri Pesan Penting Kepada Dunia Soal Kedaulatan NKRI
Usulan Natuna menjadi Provinsi akan memberi pesan penting kepada dunia tentang kedaulatan atas wilayah NKRI.
-
Pimpinan Komisi II DPR Minta Pemerintah Jelaskan Urgensi Penunjukan Wakil KSP
Jangan sampai jabatan baru itu justru bertolak belakang dengan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni reformasi birokasi.
-
Respons Komisi II DPR Tanggapi Putusan MK yang Perbolehkan Eks Narapidana Ikut Pilkada
"Saya kira itu bisa dijadikan rujukan baru dasar hukum bagi KPU untuk melakukan perubahan dalam PKPU-nya," ucapnya
-
Tanggapan Komisi II DPR Terkait Permintaan Bawaslu Soal Kewenangan Diperluas Hingga Gakkumdu Dihapus
Arwani Thomafi menyadari memang ada birokrasi yang cukup panjang untuk menyelesaikan sebuah kasus pidana pemilu
-
Anggota Komisi II DPR Nilai Isu-Isu soal ASN Meresahkan
Arwani Thomafi menyebut pelemparan wacana terkait aparatur sipil negara (ASN) cukup membuat resah publik.
-
Rencana PNS Cuma Kerja 4 Hari, Jangan Hanya Jadi Kelinci Percobaan
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, rencana ini merupakan implementasi dari PP No 30/2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Ne
-
PNS Diusulkan Cuma Kerja 4 Hari, Jumat-Sabtu-Minggu Libur, DPR Bilang Jangan Sampai 'Magabut'
Untuk itu perlu sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan tercapainya target-target kerja ASN.
-
Jika Ingin Dipercaya Publik, Ombudsman Diminta Berani Panggil Staf Khusus Jokowi
Karena kebanyakan proyek tersebut malah di-subkontrakan ke perusahaaan pihak ketiga
-
Anggota Komisi II DPR Minta Mendagri Jangan Persulit FPI
Ia mengatakan seharusnya Mendagri bisa melihat kontribusi yang telah dilakukan FPI untuk negara.
-
Ini Kata Anggota Komisi II Soal Larangan LGBT Daftar CPNS di Kejagung
Dalam membuat kebijakan, Kejagung harus berpegang pada pedoman pada peraturan penerimaan CPNS.
-
Norma Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada Diharapkan Tidak Ahistoris
Terlebih, norma yang melarang napi korupsi maju Pilkada juga pernah dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK)
