Tak Lagi di Kemenko Polhukam, Penanganan Terorisme dan Radikalisme Langsung Dipimpin Wapres

Mantan Kapolri ini menyampaikan, Ma'ruf Amin meminta masukan penanganan radikalisme dan terorisme yang jauh lebih konprehensif.

Tak Lagi di Kemenko Polhukam, Penanganan Terorisme dan Radikalisme Langsung Dipimpin Wapres
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). 

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk menghadiri rapat tertutup membahas strategi menghadapi radikalisme dan terorisme di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Hasil rapat disepakati, penanganan terorisme dan radikalisme kini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perwakilan Kemenko Polhukam, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

Baca: Maruf Amin: Cegah Radikalisme Sejak Dini Melalui Program Sekolah PAUD

"Ini kemudian kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung Wapres. Selama ini kan koordonasinya di bawah satu menko, Menko Polhukam," ujar Tito.

Mantan Kapolri ini menyampaikan, Ma'ruf Amin meminta masukan penanganan radikalisme dan terorisme yang jauh lebih konprehensif.

Salah satunya adalah melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Baca: Wapres Maruf Amin Imbau Guru Ngaji Tak Ikut Sebarkan Paham Radikal

"Menko polhukam tetap, tapi karena ini kegiatan lintas menko, seperti menteri agama, menteri pendidikan bukan di bawah Kemenko Polhukam jadi enggak cukup, sehingga perlu kordinasi di bawah lintas menko, yang bisa itu mengerjakan itu pak wapres," ujar Mantan Kapolri ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan, penanganan radikalisme jadi arus utama program Pemerintah.

Salah satunya pencegahannya, dengan memberikan pendidikan karakter sejak dini melalui program di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ma'ruf menambahkan, pencegahan radikalisme perlu dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari keluarga, RT dan RW, hingga ranah pendidikan.

"Jadi semua kita libatkan, semua stakeholder, maka itu perlu adanya penanganan yang tersinergi baik pemerintah maupun juga komponen masyarakat, ormas-ormas Islam juga," kata dia.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved