Aset First Travel Dirampas Negara, Komisi VIII: Itu Terlalu Zalim

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan seluruh barang bukti dari kasus penipuan First Travel akan menjadi milik Negara.

Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto turut menanggapi putusan MA tersebut.

Dikutip dari Kompas.com (19/11/2019), Yandri menyebut itu merupakan putusan yang terlalu zalim.

Menurutnya aset First Travel sepenuhnya merupakan hak dari korban penipuan, tidak seharusnya dirampas oleh Negara.

Karena itu bukan uang Negara, aset tersebut murni berasal dari uang rakyat.

"Nah itu enggak boleh, menurut saya itu terlalu zalim, itu kan bukan uang negara, itu murni uang rakyat," ujar Yandri.

Yandri mengatakan seharusnya Negara membantu para Jamaah korban penipuan First Travel dalam memperjuangkan hak - haknya.

Putusan yang diketok oleh Ketua Majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Margono dinilai telah menambah beban jamaah.

Ia menegaskan perampasan hak jamaah yang dilakukan oleh Negara dinilai terlalu zalim.

"Kalau negara justru menambah beban jamaah dengan menyita aset negara, itu saya kira terlalu zalim," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid juga beranggapan aset First Travel merupakan hak dari jamaahnya.

Sehingga hak tersebut wajib dikembalikan kepada jamaah korban penipuan.

“Kalau dari pihak kami karena itu hak jamaah itu hak masyarakat, ya harus kembalikan,” tutur Zainut.

Zainut juga memahami terkait putusan MA yang menyatakan kasus merupakan gugatan pidana, sehingga aset yang berkaitan juga milik negara.

Namun ia berharap, negara tidak menambah beban para jamaah.