Di Depan Komisi V DPR, Mendes Abdul Halim Tegaskan Tak Ada Desa 'Siluman'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan tidak ada desa fiktif atau desa 'siluman' seperti yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal iti dikatakannya saat menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi V DPR RI, Selasa (19/11/2019).

Baca: Ahok Dikabarkan Jabat Bos BUMN, Iwan Fals Sebut BTP dengan Julukan Seperti Ini

Ia mengatakan dalam perspektif Kementerian Desa, yang dimaksud dengan desa fiktif itu tidak ada.

"Desa fiktif, desa hantu awal-awal kami sudah menjawab kalau yang dimaksud desa fiktif adalah desa ya g tidak ada penduduknya kemudian mendapat kucuran dana dan dana itu dipakai oleh oknum di situ tidak muncul dalam proses pembangunan, hampir pasti sejak awal kami menyatakan bahwa itu tidak ada," kata Abdul di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.

Abdul menjelaskan data desa yang ada di kementeriannya berdasarkan data yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia memastikan dugaan desa fiktif yang berada di Konawe, Sulawesi Tenggara itu tidak benar.

Sebab, penggunaan dana desa beserta laporannya ada dalam sistem Kemendes PDTT.

"Model pengawasan dan pelaporan yang bertahap dan semua kita bisa lihat melalui sistem kita termasuk di Konawe sejak awal kita sampaikan di situ terjadi proses penggunaan dana desa sesuai dengan aturan, masalah kemudian ketika dikaitkan dengan masalah hukum penyimpangan dan sebagainya itu kita tidak bahas. Itu ranah yang lain," katanya.

Terkait penyataan Menkeu, ia enggan mengomentari lebih lanjut.

Abdul hanya menegaskan setelah dilakukan pengecekan oleh pihaknya, pernyataan desa fiktif yang dilontakan Sri Mulyani itu tidak ada.

"Kemudian Bu Menkeu bilang ada desa fiktif, desa hantu. Kita lihat, evaluasi ternyata desa itu ada rakyatnya, ada pemerintahan desanya ada pelaksana pembangunan ada pelaporan penggunaan data. Itu makanya kita sampaikan dalam perspektif di sini adalah data-data yabg kita miliki di mana sistem nama desa dan nomor kode desa kita peroleh dari Kementerian Dalam Negeri," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tetapi mendapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).