Ditanya Soal UU KPK Hasil Revisi, Ini Kata Teten Masduki

Mantan pegiat antikorupsi, Teten Masduki mengaku saat ini sudah tidak diminta masukan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait...

Ditanya Soal UU KPK Hasil Revisi, Ini Kata Teten Masduki
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jl H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan pegiat antikorupsi, Teten Masduki mengaku saat ini sudah tidak diminta masukan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Undang-Undang KPK hasil revisi.

Teten yang kini dipercaya Jokowi menjabat Menteri Koperasi dan UKM, diminta fokus meningkatkan kualitas dan pasar UMKM agar memiliki daya saing.

"Saya kan sekarang sudah 'baduy luar', sekarang saya disuruh fokus ngurusin ini (koperasi dan UKM)," kata Teten saat berbincang dengan Tribunnews.com di kantornya, Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Awalnya, sebelum menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju, Teten diberi tugas Jokowi menduduki posisi Koordinator Staf Khusus Presiden.

Saat itu, ia bersama staf khusus lainnya diajak berdiskusi dengan Jokowi terkait revisi UU KPK yang menuai kontroversi.

"Jadi waktu itu, bersama staf khusus yang lain diminta pendapat mengenai revisi undang-undang KPK dan kami berikan masukan," ujar Teten.

Menurutnya, masukan ke presiden waktu itu agar tidak terburu-buru menyetujui revisi UU KPK karena waktunya terlalu mepet dengan masa reses DPR.

"Kami semua staf khusus memberikan masukan itu dan kemudian pak presiden mengundang para tokoh untuk meminta masukan juga," ujarnya.

Teten yang merupakan mantan ketua Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai presiden sebenarnya telah menunjukan sikapnya dan mendengarkan masukan dari semua kalangan dengan tidak menandatangani UU KPK hasil revisi.

"Kalau waktu itu ada Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), Perppu pasti ditolak DPR. Jadi mungkin presiden merasa tidak perlu (terbitkan Perppu)," paparnya.

Ia menyebut, presiden tegas terhadap pemberantasan korupsi dengan menangkas semua perizinan yang menjadi pintu masuknya tindakan korupsi.

"Semangat pak Jokowi itu kan deregulasi di bidang ekonomi, deregulasi kebijakan. Itu sudah dapat pencegahan, bahasa beliau saja enggak menyebut (ini mencegah korupsi),"

"Deregulasi itu kan memangkas perizinan, sehingga peluang terjadinya (korupsi) diperkecil. Jadi itu harus dilihat sebagai pencehan," sambungnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved