KPK Tolak Wacana Mendagri Soal Pilkada Oleh DPRD

Menurut Saut, perubahan mekanisme pilkada bukan solusi untuk mengurangi biaya politik tinggi yang bisa berujung korupsi.

KPK Tolak Wacana Mendagri Soal Pilkada Oleh DPRD
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Saut, perubahan mekanisme pilkada bukan solusi untuk mengurangi biaya politik tinggi yang bisa berujung korupsi.

Ia menerangkan bahwa pilkada melalui DPRD akan sama transaksionalnya apabila integritas partai politik masih rendah.

Katanya, transaksi uang suap hanya akan berpindah dari masyarakat kepada elite partai di DPRD.

"Hanya akan memindahkan proses, target, dan besaran transaksionalnya saja," kata Saut kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).

Baca: KPK Ultimatum Direktur Utama Jasa Marga Penuhi Panggilan Pemeriksaan Penyidik

Baca: Pengesahan UU KPK Tidak Sesuai Kuorum Merupakan Opini Menyesatkan

Baca: Keberadaan Dewan Pengawas Tidak Melemahkan KPK

Ia mengibaratkan perubahan sistem pemilu itu tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, yakni pilkada biaya tinggi.

Usul mengevaluasi pilkada langsung disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).

Menurut Tito, sistem pilkada langsung yang berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi.

Tito menilai pemilihan langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi tapi memiliki sisi negatif.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," katanya.

Tito kembali menyinggung rencana mengubah sistem pillkada dalam rapat di DPR, Senin (18/11/2019) kemarin lusa.

Mantan Kapolri tersebut mengatakan tengah mengkaji sejumlah opsi, antara lain tetap pilkada langsung dengan meminimalisasi efek negatifnya, pilkada kembali ke DPRD, atau Pilkada asimetris.

"Kami akan melakukan kajian akademik," kata Tito.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved