Kasus First Travel

Maruf Amin Sebut Aset First Travel Harus Dikembalikan ke Jemaah dengan Prinsip Adil

Alasannya, jemaah menjadi korban yang paling dirugikan dari kasus yang mencuat sejak 2017 silam

Maruf Amin Sebut Aset First Travel Harus Dikembalikan ke Jemaah dengan Prinsip Adil
Tribunnews.com/Rina Ayu
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, saat ditemui di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI (wapres) Maruf Amin menyebut, aset hasil pencucian uang First Travel harus dikembalikan ke jemaah dengan seadil-adilnya.

Alasannya, jemaah menjadi korban yang paling dirugikan dari kasus yang mencuat sejak 2017 silam.

Baca: Korban First Travel: Hingga Menjelang Wafat, Ibu Saya Masih Bertanya Kapan Berangkat ke Tanah Suci?

"Asetnya disita ya harus dikembalikan ke jemaah. Caranya adil, yang penting itu prinsipnya adil," ujar dia saat ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Meski kerugian jemaah tidak bisa digantikan penuh, namun, kata Maruf Amin, keharusan dikembalikan perlu dilakukan.

"Dari jumlah dana yang dikumpulkan oleh First travel itu masing-masing berapa persen, kalau dihitung dana yang terkumpul berapa persen per orang itu harus adil," kata Ketua MUI non-aktif ini.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI mendorong hasil pencucian uang First Travel dikembalikan kepada jemaah.

Ia menambahkan, sejak awal kasus bergulir Kementerian bermoto ikhlas beramal ini menegaskan, korban penipuan atau masyarakat harus menjadi yang utama diperhatikan.

Baca: Meski Taat Putusan MA, Menag Fachrul Razi Tetap Berupaya Meminimalisir Kerugian Korban First Travel

"Dari pihak Kemenag saya kira karena itu adalah hak jamaah itu adalah hak masyarakat ya itu harus dikembalikan. Apakah misalnya pengembaliannya itu melalui dengan cara memberangkatkan umrah atau dikembalikan uangnya, Kemenag sangat mendukung itu," ujar Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa'adi, di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

"Itu sudah menjadi catatan kami dalam Kemenag sebaiknya para korban itu harus diperhatikan, itu hak mereka," ucap Waketum MUI ini.

Halaman
123
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved