Seperti Arie Gumilar yang Tolak Ahok ke BUMN, Ketum SP Pertamina Kalimantan: Kami Membela Pertamina

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Mathilda Pertamina Kalimantan Mugiyanto turut berkomentar terkait dengan penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke PT Pertamina. 

Mugiyanto memberikan tanggapannya dalam acara Kompas Petang yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Selasa (19/11/2019).

Dalam keterangannya, Mugiyanto mengatakan ingin meluruskan pemberitaan yang menyudutkan organisasinya FSPBB.

Khususnya Presiden FSPBB, Arie Gumilar, yang dibully di media sosial karena menolak Ahok ke Pertamina.

Ia berdalih bahwa penolakan yang dilakukan organisasinya bertujuan untuk membela Pertamina.

"Saya ingin meluruskan pemberitaan yang yang menyudutkan organisasi kami FSPPB, khususnya Presiden FSPPB yang dibully habis-habisan di media ya," kata Mugiyanto.

"Saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya kita semua dalam wadah federasi ini ingin membela Pertamina, ingin menjaga kelangsungan usaha atau bisnis Pertamina ya," tambahnya.

Mugiyanto lantas menjelaskan alasan kenapa FSPPB menolak Ahok bergabung dengan Pertamina.

Mugiyanto menejelaskan bahwa pengangkatan Ahok sebagai Direksi atau Komisaris di Pertamina tidak dilakukan sesuai Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan Permen BUMN Nomor 003 Tahun 2015.

Mugiyanto menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa seseorang yang diangkat menjadi Direksi BUMN harus melalui uji kelayakan dan kepatuhan.

"Jadi gini ,di Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2003 ini kan jelas bahwa seseorang yang mau diangkat menjadi Direksi BUMN itu kan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan ya."

"di situ harus jelas ada nilainya, rating kinerjanya jelas berapa poinnya, publik harus tahu siapa sih yang akan menduduki jabatan direktur utama ya atau pun komisaris, harus terbuka," terang Mugiyanto.

Namun, menurut Mugiyanto pengangkatan Ahok oleh Menteri BUMN Erick Thohir cenderung mengabaikan persyaratan formal.

"Selama ini kan enggak, ini kan Pak Erick Thohir langsung main comot aja, seolah-olah mengabaikan persyaratan formil tadi ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mugiyanto menjelaskan bahwa kemampuan manajerial Ahok adalah dalam bidang birokrasi.

Menurutnya memperbaiki birokrasi berbeda dengan memperbaiki kinerja BUMN.

"Jadi gini manajerial beliau kan lebih kepada birokrasi, jadi memperbaiki birokrasi itu berbeda dengan memperbaiki kinerja BUMN, nah Pertamina ini kan usahanya cukup luas," tutur Mugiyanto.

"Jadi kita butuhkan sosok yang bisa mensinergikan seluruh anak usaha Pertamina untuk mensupport induknya yaitu Pertamina sehingga pertamina bisa berkembang, jadi tidak diganggu oleh eksternal maupun internal sendiri ya," tambahnya.

Penolakan Masuknya Ahok ke BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN: Takut Ahok Akan Membersihkan Birokrasi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menduduki posisi strategis di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan jika Ahok akan bergabung ke BUMN awal Desember mendatang.

Namun, belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN terkait dengan posisi yang akan dijabat oleh Ahok.

Meskipun demikian, santer dikabarkan Ahok akan menempati posisi sebagai Komisaris Utama atau Direktur Utama (Dirut), PT Pertamina.

Kabar tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Satu di antaranya adalah serikat pekerja PT Pertamina.

Serikat pekerja PT Pertamina menolak masuknya Ahok menjadi bagian dari PT Pertamina.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) Arie Gumilar yang memposting spanduk penolakan Ahok menjadi bos di Pertamina.

Terkait dengan penolakan tersebut, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga menduga penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap Ahok kemungkinan dilandasi oleh dua hal.

Pertama, dengan masuknya Ahok mereka takut jika Ahok akan membersihkan birokrasi di dalam BUMN.

Arya menuturkan jika BUMN adalah badan usaha yang fokus kepada profesionalitas.

"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan BUMN di tempat tertentu di BUMN itu bisa dua nih yang kita lihat, pertama mereka takut terhadap masuknya Pak Ahok di dalam BUMN," terang Arya Sinulingga dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Minggu (17/11/2019).

"Takut seperti yang terjadi di DKI di mana Pak Ahok melakukan pembersihan terhadap birokrasi," tambah Arya Sinulingga.

Kedua, penolakan Ahok bersifat politik.

"Kedua ini jangan-jangan politik, nah kalau politik ini lucu banget, kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain-main politik," ujar Arya Sinulingga.

Dikutip dari Tribunnews.com. sebelumnya, ada sejumlah point yang tertulis pada spanduk tolak Ahok di Pertamina.

Arie Gumilar memposting penolakan tersebut melalui akun Instagram @ariegoem.

Berikut adalah isi spanduk FSPPB tolak Ahok di Pertamina:

1. Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh

2. Memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh

3. Berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami

4. Pertamina menjulan, rakyat senang, pemberang datang, kita perang

5. Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor.

Tanggapi Pengangkatan Ahok Jadi Bos BUMN, Fadli Zon: Jokowi dan Ahok Teman Sejati

Anggota DPR RI Fadli Zon mengungkap alasan kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk bergabung ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui media sosial, Twitter pribadi miliknya, Fadli Zon menyebut pengangkatan Ahok menjadi pejabat BUMN karena adanya hubungan yang medalam antara Jokowi dengan Ahok.

Menurut Fadli Zon hubungan keduanya lebih dari sekedar teman politik.

Fadli Zon berpendapat, antara Jokowi dan Ahok terjalin hubungan teman sejati.

"Kalau P @jokowi mengangkat Ahok menjadi pejabat BUMN, itu menunjukkan hubungan mereka yang dalam. Bukan sekedar teman politik, tapi teman sejati," tulis akun Twitter @fadlizon.

Cuitan Fadli Zon tersebut lantas dikomentari oleh Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya.

"Kalo mengangkat Prabowo jadi Menhan karena apa uda," tulis akun Twitter @yunartowijaya pada cuitan akun Twitter @fadlizon.

Komentar Yunarto Wijaya tersebut seolah mempertanyakan soal keputusan Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan jika dalam pemilihan Ahok sebagai kandidat untuk menjabat di BUMN, pihak Kementerian BUMN sudah terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Presiden Jokowi.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)