Kasus First Travel
Tanggapi Kasus First Travel, Ketua Komisi VIII DPR: Kemenag Harus Evaluasi Biro Perjalanan Umrah
Yandri Susanto mengatakan Kementerian Agama tidak boleh lelah untuk melakukan evaluasi biro perjalanan umrah dan haji yang ada kemungkinan 'nakal'.
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan Kementerian Agama tidak boleh lelah untuk melakukan evaluasi biro perjalanan umrah dan haji yang ada kemungkinan 'nakal'.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang diunggah dalam kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club', Selasa (19/11/2019).
Yandri Susanto mengharapkan kejadian seperti kasus First Travel tidak terulang lagi.
Maka, langkah yang dapat dilakukan khususnya oleh negara adalah dengan melakukan evaluasi biro yang dapat melakukan tindakan serupa.
"Yang menjadi persoalan sekarang bagaimana nasib 63 ribu orang ini. Bagaimana pedagang asongan yang mimpi mereka itu sungguh tulus," ucap Yandri Susanto.
"Oleh karena itu kejadian ini tidak boleh terulang lagi, cukup terakhir."
"Artinya apa yang harus dilakukan oleh negara? Kan negara diberikan mandat oleh rakyat."
"Apa yang dilakukan oleh negara melalui Kemenag ya jangan pernah lelah melakukan evaluasi travel-travel yang mungkin nakal."
Hal ini harus dilakukan karena seperti yang diketahui hasrat masyarakat Indonesia luar biasa untuk bisa pergi ke tanah suci.
Sehingga jika ada biro yang menawarkan dengan harga murah dan terjangkau, masyarakat dapat tergiur.
Kasus First Travel
| 1. Alasan 7 Pengusaha akan Berangkatkan Umrah Korban First Travel: Mengetuk Hati Pemerintah |
|---|
| 2. 7 Pengusaha Travel Haji & Umrah Terganggu dengan Kasus First Travel, Siap Berangkatkan 1000 Korban |
|---|
| 3. Buruh Cuci Korban First Travel Menangis: Kami Mohon Pak Jaksa Agung Bantu Kami |
|---|
| 4. Korban First Travel Minta Jaksa Agung Burhanuddin Bantu Mereka |
|---|
| 5. Korban First Travel Siang Ini Mau Temui Jaksa Agung, Minta Perlindungan Hukum Soal Perampasan Aset |
|---|
