Tito Karnavian Sebut OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat, Ini Kata Pengamat

Ia melihat ada upaya menyederhanakan dan evaluasi dari sistem pengisian jabatan politik terutama kepala daerah

Tito Karnavian Sebut OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat, Ini Kata Pengamat
Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lampung Utara di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019). KPK menetapkan enam orang menjadi tersangka yakni Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan bupati, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbuddin, Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri, dan dua orang pihak swasta yaitu Chandra Safari dan Hendra Wijaya serta mengamankan barang bukti sebesar Rp 728 juta terkait dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Lampung Utara. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai, peryataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal OTT kepala daerah bukan prestasi hebat perlu dipelajari secara detail.

"Perilaku korupsi para kepala daerah ini bagi Tito salah satu faktornya dikarenakan terjebak pada sistem pengisian kepala daerah yang membutuhkan biaya besar," ujar Sulthan saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (20/11/2019).

Baca: Dua Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Harus Diselesaikan Menurut Mahfud MD

Mendagri Tito Karnavian bersama Maruarar Sirait.
Mendagri Tito Karnavian bersama Maruarar Sirait. (Ist/Tribunnews.com)

Sulthan memandang, peryataan Tito karnavian ini sekilas seperti menyalahkan situasi.

Namun, jika diperhatikan secara mendalam kalimat tersebut benar adanya.

Ia melihat ada upaya menyederhanakan dan evaluasi dari sistem pengisian jabatan politik terutama kepala daerah.

"Pola pikir sebab akibat diterapkan guna melihat persoalan secara jeli agar benang kusut perilaku koruptif itu dapat diurai secepat mungkin," tambahnya.

Di sisi lain, semua pihak sering mendengar bahwa kejahatan itu datang bukan hanya ada niat tetapi juga kesempatan.

Ditambah situasi dan keadaan yang memaksa agar para kepala daerah melakukan praktek korupsi.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved