KPK Periksa 11 Saksi di Polretabes Bandung Terkait Korupsi RTH Bandung

kerugian keuangan negara dari perkara ini cukup besar, yaitu sekitar Rp69 miliar atau 60% dari nilai anggaran yang direalisasikan.

KPK Periksa 11 Saksi di Polretabes Bandung Terkait Korupsi RTH Bandung
KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi terkait kasus suap dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013.

"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan 11 orang saksi untuk tersangka DSG (Dadang Suganda)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).

Kata Febri, pemeriksaan dilakukan di kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung Jalan A Yani, Kota Bandung.

Baca: KPK Jerat Makelar Tanah Terkait Korupsi Ruang Terbuka Hijau Bandung

Para saksi yang diagendakan diperiksa hari ini adalah:

1. Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, PNS))
2. R Ivan Hendriawan (Staf Dinas DPKAD Kota Bandung)
3. Tatang Muhtar (PNS (Camat Cibiru tahun  2009-2015))
4. Yaya Sutaryadi (Lurah Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung)
5. Dodo Suanda (PNS (Lurah Palasari))
6. Yudi Priadi (Notaris)
7. Tatang Suratis (Anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
8. Lia Noerhambali (Mantan Anggota DPRD Kota Bandung 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014)
9. Riantono (Anggota Banggar/Anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014)
10. Cepy Setiawan (Staf Setwan)
11. Ubad Bahtiar (Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (selaku koordinator Belanja), Pensiunan PNS/Setda Kota Bandung).

Baca: Uang Suap Untuk DPRD Lampung Tengah Dimasukkan Plastik Hitam dan Diikat Karet

Febri mengatakan, setelah Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) menyampaikan hasil audit kerugian keuangan negara, maka salah satu yang menjadi fokus KPK adalah penelurusan pihak-pihak yang menikmati aliran dana dalam perkara ini.

"Karena itu, kami ingatkan pada para pejabat Pemkot Bandung, Anggota DPRD ataupun pihak lain yang saat itu pernah menikmati aliran dana agar bersikap koperatif mengembalikannya ke KPK," ia menegaskan.

Diketahui, kerugian keuangan negara dari perkara ini cukup besar, yaitu sekitar Rp69 miliar atau 60% dari nilai anggaran yang direalisasikan.

"Sangat merugikan keuangan daerah dan praktik korupsi makelar tanah ini juga merugikan masyarakat pemilik tanah yang tanahnya dibeli bahkan lebih murah dari NJOP," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dadang Suganda selaku wiraswasta sebagai tersangka baru menyusul mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Kota Bandung Herry Nurhayat serta mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved