Ahok Harap Pengawasan Pertamina Dibantu dengan Informasi dari Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap dapat dukungan berupa informasi dari masyarakat seputar Pertamina.

"Semakin banyak masyarakat yang melaporkan kepada kami tentu kami akan lihat sistem, istilahnya apa ya kayak itu  customer service, kayak pengaduan," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Fungsi pengawasan di Pertamina yang akan dijalankan olehnya, dikatakan Ahok, akan terbantu jika pengaduan dari masyarakat jumlahnya banyak.

Baca: Jadi Komisaris Pertamina, Komjen Condro Kirono Akan Mundur dari Polri

"Karena enggak mungkin mengawasi tanpa informasi. Kalau di Jakarta ada clue kita bisa awasi," ujarnya

Meksi demikian, Ahok mengaku tidak akan membuka saluran komunikasi masyarakat terkait apa yang akan dikerjakannya di perusahaan pelat merah tersebut.

Baca: Jokowi Tugaskan Ahok Tekan Impor Migas

Karena seperti diketahui, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur lalu kemudian Gubernur DKI Jakarta saat 2012-2017 lalu, di Balai Kota Pemprov DKI, Ahok membuka pengaduan bagi masyarakat ibu kota yang memiliki masalah. Namun, hal itu tak akan dilakukannya lagi di Pertamina

"Ikutin yang ada di Pertamina. Saya ini Preskom (Presiden Komisaris atah Komisaris Utama) bukan Presdir (Direktur Utama). Kalau Presdir beda," pungkasnya.

Baca: Arief Poyuono: Ahok Ngerti Ngga Baca Kalkulasi Pasar?

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama Pertamina, setelah mendapatkan S SK/282/MBU/11/2019.