Soal Wacana Presiden Dipilih MPR, Pakar Hukum: Jangan Sedikit-sedikit Masalah, Sistemnya Dirombak

Khairul menilai tidak tepat jika segala masalah dalam pemilihan presiden selalu harus diselesaikan dengan merombak konstitusi

Soal Wacana Presiden Dipilih MPR, Pakar Hukum: Jangan Sedikit-sedikit Masalah, Sistemnya Dirombak
Tribunnews
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Pemilihan Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sempat menjadi polemik.

Menurut ahli hukum tata negara, Khairul Fahmi, usulan tersebut seolah memposisikan masyarakat salah dalam demokrasi.

Baca: Kata OJK, Sekuriti yang Gantung Diri di Pantri Seorang Pegawai Outsourcing

Khairul menilai tidak tepat jika segala masalah dalam pemilihan presiden selalu harus diselesaikan dengan merombak konstitusi.

"Mestinya kita jangan set back. Jangan sedikit-sedikit masalah kita rombak sistemnya. Cara berpikir yang enggak tepat itu. Cari masalahnya apa? lalu kita selesaikan," ujar Khairul kepada wartawan di bilangan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

Menurut Khairul, salah satu permasalahan pemilu di Indonesia adalah praktik pelaksanaannya.

"Lalu sekarang (diusulkan) dikembalikan ke MPR, rakyat mau disalahkan? Apakah rakyat yang salah dalam pemilu?" tutur Khairul.

"Yang berperilaku koruptif dan main curang siapa? Itukan juga ada kontribusi elit politik. Mestinya kesalahan-kesalahan di level elite jangan ditumpahkan dengan merubah sistem kedaulatan rakyat," lanjut dia menegaskan.

Khairul mengatakan, Indonesia pernah menggunakan sistem pemilihan presiden lewat MPR di masa lalu.

Kemudian, sistem itu dirasakan gagal oleh masyarakat.

Halaman
123
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved