Demi Mempercepat Birokrasi, Presiden Joko Widodo Bakal Ganti Eselon III dan IV dengan ‘Robot’

Masalah pelik yang masih dihadapi bangsa Indonesia salah satunya adalah budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Agus melihat pengambilan kebijakan yang lambat akibat panjangnya birokrasi bisa memunculkan perilaku korup.

Semakin lambat birokrasi, masyarakat akan semakin meminta untuk dipercepat dengan berbagai cara.

Salah satunya dengan menyuap aparat sipil negara untuk mempercepat urusan publik masyarakat.

"Semakin dilambatin kan orang pengen minta cepat sehingga dipermainkan"

"Perilaku suap tinggi karena permainan di situ", ujarnya.

Adanya penghapusan jabatan eselon III dan IV diharapkan mampu mengurangi potensi perilaku korup di kalangan aparat sipil negara.

Berikutnya, Agus membeberkan setidaknya ada empat dampak negatif dari penghapusan jabatan eselon III dan IV.

1. Butuh waktu lama

Presiden Jokowi akan membutuhkan banyak waktu untuk menjalakan kebijakan ini.

Meningat banyaknya kementerian dan lembaga negara lain yang memiliki jabatan eselon III dan IV.

"Reformasi birokrasi itu gak bisa instan"

"Apa yang dilakukan Jokowi menurut saya ingin cepat dan instan. Itu tidak bisa," tutur Agus.

Agus memandingkan reformasi birokrasi di level negara dengan tinggat perusahaan.

"Beda reformasi sektor di corporate lebih cepat."