Turut Soroti Perpanjangan Izin FPI, Rocky Gerung: Khilafah Konsep yang Debatable

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung sebut sebenarnya konsep khilafah merupakan konsep yang debatable atau belum pasti.

Pernyataan ini terkait dengan perpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) yang terdapat kata khilafah islamiyah di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) nya.

Menurut Rocky masyarakat terlalu menanggap khilafah sebagai konsep yang imperatif dan final.

Sehingga mereka terlalu takut akan munculnya konsep khalifah ini.

Padahal menurut Rocky hal ini merupakan ide yang selalu muncul dan kemudian menghilang.

"Ada orang - orang memahami khilafah itu seolah olah itu konsep yang final dan imperatif, padahal konsep khilafah itu debatable," ujarnya dilansir kanal YouTube KompasTV, Jumat (29/11/2019).

"Jadi ngapain menakuti sesuatu yang debatable," imbuhnya.

Rocky juga menyinggung akan pemahaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait khilafah islamiyah.

"Jadi Pak Tito nggak ngerti juga kalau khilafah on going ideas yang pernah ada muncul bolak balik kan nggak final," ujar Rocky.

Rocky menganggap ini tidak akan menjadi kekuatan yang besar.

Di sisi lain, pemikiran Rocky terhadap konsep Khilafah ini sama dengan imajinasinya terkait penerapan kembali sistem kerajaan di NKRI.

"Sama seperti saya membayangkan enakan tu jaman Majapahit di bawah Gajah Mada, kenapa saya nggak ditangkap?" ujarnya.

"Padahal ide kerajaan itu bertolak belakang dengan republik," imbuh Rocky.

"Saya mau balikin ke kerajaan yang nggak demokratis ya tangkap aja juga padahal cuma ide aja," tambahnya.

Mendengar pernyataan Rocky, pembawa acara Rosi lalu menekankan terkait poin yang sedang dibahas bahwa ini bukan hanya sekedar imajinasi melainkan sebuah pemikiran yang bisa yang lambat laun bisa jadi satu kekuatan yang nyata.

Rosi juga mempertanyakan kenapa pemikiran tersebut tidak membuat pengamat politik ini merasa khawatir.

Rocky pun menjawab karena pemikiran ini akan terjadi secara sangat lambat dan sangat lama.

"Itu, kuncinya betul, lambat laun dan akan sangat lambat dan akan sangat laun," ujarnya.

Bertolak belakang dari Rocky, politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko justru mengkhawatirkan adanya Khilafah Islamiyah dalam AD/ART di SKT FPI tersebut.

Menurut Budiman, dalam konstitusinya akan dapat membunuh NKRI.

Tak hanya dalam konteks ide atau gagasan pancasilanya saja, namun juga dapat membunuh secara fisik.

"Ya kalau AD/ART nya seperti yang dikatakan Pak Mendagri, menurut saya bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu," ujar Budi.

"Bukan sekedar ide pancasila yang dapat dibunuh, orang yang mendukung pancasil juga bisa dibunuh," tambahnya.

Karena menurut Budiman, tidak ada yang bisa mendirikan khilafah diatas NKRI yang hidup.

Budi juga menyinggung terkait perbedaan dari ikrar dan AD/ART.

Menurutnya ikrar merupakan sebuah pernyataan dari sebuah organisasi kepada Menteri Agama yang hanya sebuah pernyataan.

Serta ikrar dapat inividual, dapat hanya seasonal (musiman), ataupun temporal atau sementara.

Sedangkan AD/ART merupakan sebuah pondasi.

Atau dapat dikatakan sebagai eksistensi dari organisasi tersebut.

Sehingga menurut Budi ini dapat membahayakan NKRI. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)