Polemik APBD DKI Jakarta

Buntut Unggah Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 M, William PSI Diberi Sanksi Berupa Teguran

Anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya diberikan sanksi karena kasusnya mengunggah anggaran Pemprov Jakarta.

Buntut Unggah Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 M, William PSI Diberi Sanksi Berupa Teguran
Istimewa
William Aditya Sarana vs Anies Baswedan 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memberikan rekomendasi berupa sanksi teguran kepada anggota DPRD dari fraksi PSI, William Aditya Sarana terkait kasus pengungkapan anggaran lem aibon milik Pemerintah Pusat DKI Jakarta.

BK DPRD telah merampungkan pembahasan terkait kasus William yang mengunggah anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di media sosial.

Kasus ini sempat viral, sehingga menggemparkan warga dan menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan karena seolah-olah terdapat penyelewengan alokasi dana pada rencana APBD DKI 2020.

Politisi muda berusia 23 tahun ini menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar segera memberikan klarifikasi langsung.

Namun, di sisi lain anggota Badan Kehormatan DKI Fraksi PSI, Agust Hamonangan mengatakan William hingga kini hanya diberikan rekomendasi dari Badan Kehormatan.

"Belum ada vonis bersalah terhadap bro William. Yang ada adalah rekomendasi dari Badan Kehormatan yang diberikan kepada ketua DPRD," ungkap Agust Hamonangan melansir dari telewicara kanal Youtube KompasTV.

Ia juga meluruskan, William belum sampai divonis melanggar etika seperti yang diberitakan.

Menurutnya, William sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai DPRD DKI Jakarta dengan baik.

"Perlu saya tegaskan juga bahwa kita tidak sampai pada penulisan di dalam rekomendasi melanggar kode etik. Jadi tidak ada kata-kata mengatakan bahwa William melanggar kode etik. Tetapi William sudah melakukan fungsi dewan, sudah kritis, sudah adil dan sudah profesional tetapi belum secara proporsionalitas," jelas Agust.

Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi teguran.

Halaman
1234
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved