Purbaya Bandingkan Perekonomian RI Era SBY dan Jokowi, Singgung Utang Negara Tembus Rp 9.138 T

Ringkasan Berita:

• Menko Purbaya membandingkan kondisi ekonomi zaman SBY dan Jokowi.
• Dirinya menyebut zaman Jokowi banyak pembangunan infrakstruktur, namun sektor swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.
• Maraknya pembangunan infrastruktur, mengakibatkan utang RI menggunung.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kondisi perekonomian zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, baik SBY maupun Jokowi, keduanya sama-sama menjabat menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, 10 tahun.

Purbaya menilai, di masa 10 tahun kepemimpinan SBY, ekonomi tumbuh dengan sehat.

Meskipun, pembangunan infrastruktur tidak banyak dilakukan.

Sementara di zaman Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran.

Tentu, agenda ini membutuhkan modal yang besar juga.

Menurut analisa Purbaya, ekonomi Indonesia masih lebih baik ketika dipimpin SBY.

Sebab, di era SBY (2004-2014) ekonomi lebih sehat karena digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen , dan kredit 22 persen .

Kendati demikian pihaknya memaklumi setiap presiden memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengelola negara.

Kondisi itu memperlihatkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat.

Sementara era Jokowi (2014-2024), justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen , uang beredar 7 persen , dan kredit di bawah.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Bank Himbara Ketagihan Kucuran Dana Pemerintah

“Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur,” ujar Purbaya  dalam acara Investor Daily Summit 2025 pada Kamis (9/10/2025) dilansir WartaKotaLive.com.

Semasa Jokowi, kata Purbaya, mesin ekonomi menjadi pincang karena swasta lamban bergerak sehingga pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.

Selain itu, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan keuangan cenderung terlalu ketat.

Hal ini yang membuat beberapa sektor tak berhasil tumbuh secara optimal.