Revisi UU KPK

Pegawai Bakal Mundur Usai Pengesahan UU KPK, Apa Jalan Tengahnya?

Kabar mundurnya anggota Penasihat KPK menguat sejak DPR dan pemerintah menyetujui UU KPK hasil revisi yang disebut-sebut memangkas banyak kewenangan

Pegawai Bakal Mundur Usai Pengesahan UU KPK, Apa Jalan Tengahnya?
Tribunnews.com
logo kpk yes 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga anggota Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mengundurkan diri. Mereka adalah Muhammad Tsani Annafari, Sarwono Sutikno, dan Budi Santoso.

Kabar mundurnya anggota Penasihat KPK menguat sejak DPR dan pemerintah menyetujui UU KPK hasil revisi yang disebut-sebut memangkas banyak kewenangan serta independensi KPK.

Selain itu, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR pada Rabu pekan lalu mengatakan, aksi mundur juga akan dilakukan tiga pegawai lainnya.

Ketiga pegawai KPK itu mengundurkan diri karena tidak ingin beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca: Harapan 2 Pimpinan KPK Kepada Jokowi Untuk Tetap Terbitkan Perppu

"Yang mengajukan mundur sudah tiga orang. Sisanya masih wait and see. Kalau independensi ini dapat dijamin, saya kira yang pindah tidak akan banyak," kata Agus.

Soal independensi akhir-akhir ini memang menjadi isu sensitif di KPK, khususnya sejak UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pasalnya, dalam UU tersebut ditegaskan bahwa seluruh pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan aparatur sipil negara.

"Yang paling dikhawatirkan bagi KPK ke depan, bukan sekadar bagi pegawai KPK, tetapi pertanyaan seriusnya apakah KPK masih bisa bekerja secara independen kalau status pegawainya adalah ASN," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (30/11/2019).

Dia mengatakan, salah satu persoalan paling prinsipil yang dihadapi KPK setelah UU KPK hasil revisi disahkan, adalah dari aspek independensi.

Baca: Soal Revisi UU KPK, Laode Syarif Akui Tak Diajak Konsultasi, Arsul Sani: Ada Komunikasi

Sulit membayangkan bagaimana suasana batin pegawai KPK ketika sedang menyelesaikan sebuah kasus, sementara di sisi lain status ASN melekat dalam dirinya.

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved